SuaraIndonesia1,Kubar,Kaltim - Menyikapi belakangan ini terus meroketnya kasus paparan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabilitas dan Transparansi (DPD LSM Fakta) meminta pemerintah transparan soal peruntukan dana anggaran penanganan Covid-19. Bahkan harus tegas memberlakukan aturan prokes di Kabupaten Kutai Barat.
Ketua DPD LSM Fakta Kubar, Hertin Armansyah mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah mulai dilaksanakan sejak 3 Juli 2021 lalu oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan yang akan dilaksanakan sampai tanggal 20 Juli itu ditujukan untuk menekan angka kasus Covid-19 yang belakangan terus meroket. Bahkan Ketua DPD LSM Fakta, Hertin Armansyah mengatakan sejak awal pihaknya selalu memberikan edukasi dan motivasi kepada warga masyarakat agar tetap patuh terhadap prokes yang diberlakukan oleh pemerintah.
“Namun disisi lain yang perlu kami sampaikan bahwa Pemkab Kubar harus memperhatikan kondisi masyarakat. Karena tidak sedikit warga yang mengalami masalah kekurangan kebutuhan ekonomi ditengah pandemi ini. Apalagi kondisi saat ini masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka,” bebernya kepada wartawan di Sendawar, Minggu (18/7/2021).
Dia mengatakan, LSM Fakta perlu menyampaikan hal itu. Karena permasalahan bantuan sosial (Bansos) masih menjadi permasalahan bagi masyarakat Kutai Barat khususnya, banyak yang belum mendapatkan bantuan itu.
“Kasihan masayarakat. Katanya Aggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di potong untuk penanganan kasus Covid-19. Tidak ada penjelasan dari pemerintah untuk apa saja dana itu. Sehingga masayarakat menafsir atau berprasangka buruk terhadap pihak tertentu,” katanya.
Hertin Armansyah menjelaskan, sebagaimana diketahui bersama bahwa, kasus Covid-19 sudah dialami Bangsa Indonesia sejak bulan Maret 2020 silam. Saat ini pun masih berlangsung bahkan belakangan terus meroket. Kutai Barat kata dia, juga mengalami hal serupa bahkan saat ini cnderung sulit untuk menekan kenaikan paparan Covid-19 ini.
Menurutnya, dari data Satgas Covid-19 Pemkab Kubar, hingga Kamis (15/7/2021) sudah tercatat sebanyak 4.707 kasus Terkonfirmasi Positiv Covid-19. Terdiri, 134 penambahan, 24 rawat, 796 isoman, dan 77 orang meninggal dunia. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Hrtin mengungkapkan, ini tentu disisi lain akibat masyarakat tidak patuh terhadap prokes. D
“Namun upaya Pemkab Kubar juga sepertinya masih belum melakukan terobosan-terobosan terkait penekanan penyebaran Covid-19 ini,” urainya.
Hertin juga menyampaikan, jika warga taat dan patuh terhadap prokes, kemudian disiplin dan hati-hati, pasti aman dan tidak akan terpapar. Dia mencontohkan, bahwa dirinya sudah tiga kali bolak-balik memasuki evisentrum Covid-19 ini bersama beberapa rekan. Yaitu ke Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta dimasa pandemi Covid-19 sejak 2020 s/d 2021. Namun dia bersama rekannya tetap bebas dan tidak pernah terpapar.
“Karena disiplin, taat dan patuh prokes. Jadi intinya warga harus disiplin dengan protokol kesehatan,” ucap Hertin.
Hertin Armansyah mengatakan, LSM Fakta perlu menyampaikan kepada pemerintah. Bahwa yang menjadi persoalan sesuai data yang dihimpun pihaknya selama ini ditengah masyarakat. Bahwa warga yang pernah terpapar Covid-19 selama ini, sangat banyak yang belum pernah menerima bantuan untuk isolasi mandiri (isoman).
“Kami tanyakan langsung kepada beberapa warga (eks) penderita Covid-19 yang sudah sembuh. Mereka banyak yang tidak pernah mendapat bantuan saat mereka isolasi mandiri (isoman),” tuturnya.
“Padahal paling efektif itu, orang yang terpapar itu segera di isoman dan diberikan bantuan agar penderita tidak keluyuran dan memperluas penyebarannya. Termasuk keperluan rumah tangga seisi rumah tersebut,” tambahnya.
Bantuan Kepada Semua Warga Lebih Efektif
Menurut Hertin Aarmansyah, bahhkan jika perlu bantuan pemeritnah di masa pandemic ini diberikan kepada seluruh warga. Itu lebih efektif, masyarakat pasti tidak akan keluyuran dan dibarengi tindakan tegas terkait prokes dari pemeritah/petugas yang berwenang.
“Sangat banyak warga belum menerima bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kutai Barat. Terutama di 4 kelurahan. Yaitu Melak Ulu, Melak Ilir, Simpang Raya dan Kelurahan Barong Tongkok,” bebernya.
Kemudian solusi selanjutnya menurut Hertin, warung bisa saja buka, baik siang maupun malam hari. Tetapi pengunjung tidak boleh makan diwarung, hanya membeli dan bawa pulang. Hal itu bisa jadi pertimbangan diberlakukan sepanjang masih ada pandemi Covid-19.
“Karena salah satu faktor penyebabnya, orang berkerumun dan bertemu dengan pihak lain, menyebarnya Covid-19,” sebutnya.
LSM Fakta juga mempertanyakan dana untuk penanganan Covid-19 di Kutai Barat selama ini peruntukan apa saja. Yakni mulai anggaran (Tahun Anggaran/TA) 2020 maupun TA 2021 ini. Dikatakan Hertin, baik pagunya maupun peruntukannya, pemerintah harus terbuka. Kata dia, harus terbuka kepada public agar tahu.
“Berapa peruntukan anggaran untuk bantuan bagi pasien yang terpapar Covid-19 dan pasien yang di isolasi mandiri (Isoman) atau yang dirawat di rumah sakit,” urainya.
Kemudian ungkapnya, masyarakat secara umum juga harus tahu dan jelas peruntukan anggaran daerah yang dipotong pemerintah yang katanya untuk penanganan Covid-19.
Hertin menambahkan, jangan sampai anggaran itu terindikasi nantinya hanya menguntungkan pihak atau oknum tertentu aja. Hal itu masalah serius, masalah kemanusiaan harus jelas pagu, peruntukan dan realisasinya.
“Masyarakat selama ini bertanya-tanya. Karena pemerintah selalu mengatakan ada pemotongan anggaran daerah hingga ratusan milyar rupiah yang beredar selama ini. Kita semua prihatin dengan kondisi selama ini, Covid-19 terus meningkat. Apalagi belakangan ini Pak Bupati sudah mengatakan stres memikirkan pandemi Covid-19 di Kubar ini,” tutup. (spr)*
