Surat Edaran Penyebaran Virus Covid- 19, Menjadi Polimik Di tengah Masyrakat Kota Bitung.





Nasional.Suaraindonesia.com.

Surat edaran yang diterbitkan pihak rumah sakit RSUD Manembo- nembo Kota Bitung, terkait pencegahan penyebaran virus Covid- 19 pada tanggal 21 juli 2021, menimbulkan polimik ditengah masyrakat kota bitug,.


Pasalnya surat edaran tersebut dianggap tidak pro rakyat atau hanya lebih menyusahkan masyarakat, hal ini disampaikan oleh pemerhati Kota Bitung Yanto Mandulangi saat ditemui di salah satu warung kopi yang ada di pusat Kota Bitung, 22 Juli 2021.


Dilansir disalah satu media Online INAnews, Menurut Yanto, kalau benar surat edaran itu akan diberlakukan kepada masyarakat Kota Bitung, dia meminta agar pihak RSUD harus segera merevisinya karena isi dari edaran tersebut dinilai tidak mengedukasi masyrakt


"Jika ini benar, saya berharap surat ini dapat direvisi lagi, karena isi poin perpoin nya jauh dari sisi kemanusian yang justru dominasi ekonomis nya sangat menonjol, kata lainya ada indikasi ekonomis yang kuat dan akan ada praktek jual beli surat keterangan rapid antigen nantinya", ujar Yanto.


Lanjutnya, dalam isi surat edaran tersebut menjelaskan adanya tempat khusus yang akan disediakan pihak RSUD, sehingga diduga untuk melakukan rapid antigen tidaklah gratis.


"Dikarenakan adanya ke khususan tempat yang ditunjuk oleh rumah sakit sendiri, hal itu bisa dilihat pada poin 1, kalau dilihat dari poin 4, akan ada pertanyaan dimana semangat vaksin gratis yang terus dikampanyekan Pemerintah Kota Bitung selama ini?", tanya Yanto. 


Lanjutnya lagi, "seharusnya biaya rapid pada vaksin tahap 1 wajib di inklud bersama secara gratis, karena akan lucu jika vaksin nya gratis tapi rapidnya berbayar, dari semua poin yang ada, tidak menunjukan solusi ataupun edukasi kepada masyarakat justru hanya menjadi profokasi psikologi di tengah publik karena tercipta kepanikan", bebernya.


Yanto menambahkan, kalau hal ini terus menerus terjadi, akhirnya masyarakat yang di korbankan, karena masyarakat lebih memilih tidak kerumah sakit dan tidak menjalani pengobatan sehingga mati.


"Sangat di sayangkan jika ending nya masyarakat akan lebih memilih diam dirumah dan menjemput ajalnya, ketimbang berjuang untuk kesehatan dan pergi kerumah sakit, karena akan diperhadapkan pada kondisi  prasyarat yang teramat sulit, dan jika edaran ini tetap di teruskan maka ini bukanlah kebijakan melainkan penghianatan", ucap Yanto.


Yanto berharap seharusnya pembuat kebijakan lebih peka lagi terhadap kondisi hari ini, jaman lagi susah disemua sektor ekonomi tercekik terlebih masyarakat kecil, tegas Yanto.


Redaksi