BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Dir Krimsus Polda Papua Lakukan Press Release Kasus Korupsi Melibatkan 25 Anggota Dewan dan 3 Staff Sekwan DPRD Kabupaten Paniai




Redaksi:Rahman.P


suaraindonesia1.com Paniai – Dir Krimsus Polda Papua Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K Bersama Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, S.H menggelar Press Release Kasus Korupsi yang Melibatkan 25 Anggota Dewan dan 3 Staff Sekwan DPRD Kabupaten Paniai yang bertempat di Ruangan Media Center Polda Papua, Jumat (17/06).


Dir Krimsus Polda Papua Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K mengatakan Kasus Korupsi tersebut terjadi pada Maret tahun 2018 dengan Hasil Audit Kerugian yang didapat adalah sebanyak Rp. 59.000.000.000 ( Lima Puluh Sembilan Milyar Rupiah ).


Baca JugaDugaan Kasus Korupsi, Kejaksaan Yapen Geledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.


“Kronologis Kasus Korupsi tersebut melalui dana APBD yang direncanakan oleh Staf Sekwan yang kegiatannya dirasakan oleh masyarakat, masing-masing anggota dewan mendapatkan uang cash sebanyak Rp.500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) ditambah gaji 30 juta selama satu tahun anggaran 2018 setiap triwulan,” jelas Dir Krimsus Polda Papua.


Untuk saat ini Dit Krimsus Polda Papua telah menetapkan sebanyak 14 Tersangka dari anggota dewan dan Staf Sekwan dikarenakan data identitas dari masing-masing tersangka kasus Korupsi berpindah-pindah tempat sehingga baru 14 Orang yang ditetapkan menjadi tersangka.


“Sisa anggota dewan periode 2018 untuk saat ini statusnya belum menjadi DPO selagi dapat diajak untuk komunikasi dalam waktu yang ditentukan, tetapi Ketika yang bersangkutan tidak merespon panggilan dari Kepolisian akan ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO),” ungkap Dir Krimsus.


Lebih lanjut, Masing-masing tersangka terjerat Undag-undang Korpusi Pasal 2 dan 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."


Jayapura,  17 Juni 2022


Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua

« PREV
NEXT »