Redaksi:Rahman
Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah menggunakan APBD untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga BBM.
"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin.12/9
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pembahasan "Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah" yang dilakukan secara "hybrid".
"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.
"Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM," tambah Presiden.
Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
"Dua persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk belanja tidak terduga.
"Kalau itu semua daerah melakukan. kita bisa menahan inflasi agar tidak naik," ungkap Presiden.
Manokwari
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan 2 persen dari APBD untuk pemberian bantuan social (Bansos). Kebijakan ini dilakukan untuk menstabilkan harga dan menjaga inflasi menyusul naiknya harga BBM.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, memastikan 2 persen dari APBD Kabupaten Manokwari akan dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga di wilayah ini.
“Saya kira kita dukung dan laksanakan apa yang menjadi kebijakan dan arahan Presiden, dua persen dari APBD kita untuk memastikan supaya tidak boleh ada inflasi di daerah. Jadi untuk stabilitas harga ya, untuk menciptakan stabilitas harga di Kabupaten Manokwari,” kata Hermus, Rabu (14/09/2022).
Langkah itu dilakukan, menurut Hermus, juga untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. 2 persen yang dialokasikan dari APBD itu akan digunakan untuk pemberian Bansos dan subsidi.
“Nanti itu bisa berbentuk Bansos, kemudian subsidi, dan lain sebagainya yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat melalui APBD kita. Dan ini kita akan dilakukan mulai di perubahan APBD kita, juga di (APBD) induk tahun depan,” ujarnya.
Langkah tersebut, kata Hermus, sama seperti langkah dalam penanganan Covid-19.
“Sama seperti pengalaman kita dalam penanganan Covid. (Saat) Covid-19 juga itu kita lakukan hal yang sama. Jadi APBD kita lakukan penyesuaian untuk bisa mengakomodir kebutuhan terkait dengan penanganan Covid, ini juga dalam rangka mencegah gejolak kenaikan harga atau inflasi yang nanti berlebihan,” sebutnya.
Hermus menyebut inflasi Kabupaten Manokwari masih di bawah 5 persen. Angka inflasi itu belum mengkhawatirkan masyarakat.
"Karena yang dikhawatirkan adalah implikasi dari kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain.bisa membuat masyarakat hawatir tukas Hermus(Rhm).
