Sekda Kabupaten Sumba Barat Daya Segera Panggil Kabag Ekonomi.



Tambolaka - Suaraindonesia1, Sekretaris  daera , Kabupaten Sumba barat daya, Fransiskus M.Adi Lalo yang ditemui dikediamannya tertanggal 23 desember 2023 pagi


 kaitan beberapa konflik sosial ditengah masyarakat seperti melonjaknya harga BBM subsidi maupun BBM Non subsidi ditengah masyarakat serta keluhan beberapa RPK bahwa ada dugaan terjualnya beras bulog dipasar bebas lagi pula konflik tersebut yang sudah ditanggapi oleh kepala Bagian Ekonomi kabupaten SBD , 


M.Adi Lalo dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Pada prinsipnya bahwa Negara hadir untuk melayani dalam hal ini memberikan rasa keadilan , memberikan pelayanan yang baik dan yang utuh , menyeluruh kepada masyarakat sesuai standar yang sudah di atur berdasarkan regulasi di negara indonesia ini .



Dikatakannya bahwa secarah Nasional Indonesia saat ini sedang mengalami Inflasi oleh berbagai persoalan global yang berdampak pada indonesia terlebih khusus di SBD . Oleh karena itu negara hadir untuk terus memberikan rasa adil pada masyarakat terutama pada sektor ekonomi .


Jadi situasi yang berkembang di masyarakat saat ini terkait dengan adanya dugaan penjualan beras bulog yang legal di tengah masyarakat itu suatu informasi yang sangat meresahkan .


Menurutnya bukan saja masyarakat tetapi juga pemerintah . Oleh karena itu pemerintah sudah melakukan langkah intisipatif untuk melindungi masyarakat secarah regulasi . Pada waktu yang lalu sesuai dengan informasi yang disampaikan kabag Ekonomi , memangnya pemerintah melalui Tim yang di bentuk yang terdiri dari TNI-POLRI dan Pol PP serta staf terkait sudah melakukan Operasi Pasar ( OP ) dan ternyata pada OP tersebut tidak ditemukan yang telah disampaikan kabag Ekonomi  .


Tetapi faktanya terakhir ini muncul benar bahwa ada oknum masyarakat yang menjual beras bulog . Hal itu kami juga sudah melakukan konfirmasi dengan bulog di SBD dan informasi yang kami dapatkan bahwa mereka mengetahui stok beras bagi masyarakat melalui OP itu sudah selesai untuk RPK . Namun munculnya beras bulog tentu kewajiban pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dinas pertanian , Ekonomi dan sektor lainnya harus mengantisipasi hal ini agar jangan timbul keresahan di tengah masyarakat .


Dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah adalah yang pertama  melakukan identifikasi terhadap masyarakat penjual beras bulog ,  menelusuri beras bulog tersebut yang diduga terjual di pasar bebas dapatnya  dari mana dan kenapa tiba dikabupaten SBD , 


Siapa yang mendatangkannya dan kalau sudah ditemukan bukti yang akurat terkait penjualan beras bulog yang merupakan beras distribusi dari negara , maka kami akan mengambil sikap tegas . Karena beras bulog yang didistribusikan di kabupaten SBD dikhususkan pada masyarakat oleh karena adanya inflasi , Jadi kewajiban pemerintah adalah melindungi masyarakat supaya apa yang menjadi hak masyarakat tepat turun sesuai dengan peruntukannya . dan kemudian saya akan panggil kabag Ekonomi, dinas pertanian, sektor terkait lainnya untuk mengkaji kembali semua informasi yang sudah disampaikan ini dan kemudian sesegera mungkin akan melakukan OP untuk menertibkan semua beras milik negara agar jangan lagi diperdagangkan oleh masyarakat dan bagi oknum-oknum yang perdagangan beras bulog tersebut mulai dari penyuplai sampai pada penerima atau penjual , kami akan tindak tegas dan ini adalah kewajiban pemerintah harus dilakukan itu untuk melindungi masyarakat karena pemerintah SBD adalah representasi dari pada kehadiran negara serta kehadiran negara adalah memberikan perlindungan terutama pada situasi-situasi yang sulit ini ketika kita mengalami inflasi dan sekaligus terhadap masyarakat kabupaten SBD terutama penjual agar tidak memperdagangkan beras bulog kepada masyarakat , karena beras bulog ditujukan untuk membantu mayarakat secarah ekonomi dan itu juga merupakan program pemerintah indonesia untuk pemulihan ekonomi lewat bantuan-bantuan , tegas sekretaris daerah.


Kemudian kaitan dengan BBM yang sangat melonjak harga ditengah masyarakat , M.Adi Lalo menyampaikan bahwa sudah melakukan kajian terhadap kuota BBM di SBD dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM terutama pada masa-masa hari raya saat ini . Bahwa pada waktu yang lalu sudah bersurat untuk penambahan Kuota BBM di SBD mengingat kendaraan di SBD sudah cukup banyak . 


Oleh karena itu konflik ini kami akan terus menelusuri penjualan BBM ditengah masyarakat , jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan BBM untuk kepentingan tertentu misalnya menimbun BBM untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya merugikan masyarakat banyak . Oleh karena itu kami akan bekerjasama dengan TNI-POLRI , pemerintah sesuai dengan Tim yang telah di bentuk tetap melakukan operasi guna menertibkan semua penjualan BBM diluar dari pada standar yang telah diatur oleh pemerintah , ungkapnya mengakhiri. 

(Eman Ledu)