4 Ormas Aliansi Garuda Minahasa Desak Polda Sulut Dan Kajati Sulut Membuka Kembali Kasus Benny Rhamdani


Suaraindonesia1, Manado - Unjuk Rasa Damai dari Gabungan Empat 4 Ormas Garuda Minahasa kembali terjadi di halaman Polda Sulut dan kajati sulut Sebagai tuntutan " mendesak Polda Sulut dan Kajati Sulut, untuk membuka kembali Kasus Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif 2004/2009 DPRD Provinsi Sulawesi Utara Jumat(1/3/2024).


Aparat Kepolisian Mengawal dan mengawasi, unjuk rasa damai oleh Aliansi Gabungan Empat 4 Ormas Garuda Minahasa.





Alvis Metrico Sumilat Selaku Koordinator lapangan (korlap), menjelaskan  " bahwa, mengenai kasus yang kami laporkan dan atau telah diadukan ke Polda Sulut kiranya harapan kami menjadi atensi dan laporannya bisa diterima,"ucap Metrico.

Ditegaskan, bahwa dalam kasus tersebut harapan kami secepatnya ini bisa diproses agar supaya bisa meredam dampak gejolak-gejolak di tengah masyarakat, tuturnya.





Dan jika tetap tidak ada jawaban dan kepuasan dari kami, tentu akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi.

Mengenai tuntutan kami, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot BENNY RAMDHANI sebagai kepala BP2MI Segera.

Noch Sambouw, SH.,MH selaku Kuasa Hukum dari Aliansi Gabungan Empat 4 Ormas Garuda Minahasa.




Noch Sambouw, SH.,MH ketika dikonfirmasi oleh media ini menjelaskan pertemuan dengan Sentra Pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT) telah menjelaskan bahwa, saya selaku penasehat Hukum mengenai legal standing, dipertanyakan pihak pelapor sudah memenuhi syarat formil sebagai legal stending.

Lanjut Sambouw,SH.,MH  mengenai Benny Rhamdani dalam vidionya adalah Prabowo stail,"masyarakat jangan mau ditipu dengan gaya Prabowo stail, ucap Kuasa Hukum.

Jadi yang disebutkan dengan gaya Prabowo stail itu," bukan Prabowo melainkan orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan gaya-gaya Prabowo stail yaitu termasuk pelapor dan mereka ratusan orang tersebut merasa dirugikan," perbuatan ucapan yang disebutkan oleh BENNY RAMDHANI, Tutur Noch Sambouw.

Juga dalam mengutip vidio tersebut Benny Rhamdani menyebutkan bahwa ada Demokrasi yang dilaksanakan dalam Pilpres 2024 adalah Demokrasi (NAJIS) dan itulah pihak pelapor memenuhi legal stending, tutup Noch Sambouw, SH,. MH selaku Kuasa Hukum para pelapor. (Rom)