SBD - SuaraIdonesia1 .Com, Hiruk pikuk, persiapan pilkada SBD 2024. Dimana peradaban politik bermuara pada sugesti money political. Dalam menghadapi momentum pilkada kurang lebih menunggu tiga bulan kedepan. Rakyat betul-betul di uji dengan tantangan politik uang dari berbagai arah. Baik pemberian secara tunai maupun berupa barang atau jasa. Desakan politik uang menjadi tantangan terbesar masyarakat pada pemilu 27 November 2024. Sesuai pengalaman dari periode pemilu kepemilu bahwa politik uang benar-benar ada dan fakta. Pilkada kali ini sangat besar kemungkinan politik uang berpotensi tinggi dalam mempengaruhi suara hati rakyat. Karena poros calon bupati yang bakalan head to head dapat menebak kekuatan peta politik masing-masing paslon. Sehingga berpotensi kuat saling serang basis politik di antara lawan dengan uang. Sebentar lagi akan jelas. Deklarasi paket masing-masing partai kualisi menjelang pendaftaran di KPUD tanggal 27 Agustus 2024. Apakah peta pilkada telah permanen dari dua poros atau tiga poros. Menentukan berapa paslon cakada yang akan memenuhi syarat pendaftaran di KPUD SBD 2024.
Rakyat sebagai barometer kesuksesan pilkada yang berintegritas. Harus mampu mengawal suara hatinya sendiri. Tanpa intervensi orang lain. Apa lagi di ganggu menggunakan politik uang. Jika rakyat menginginkan ada perubahan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Maka jangan menjual suara hatimu demi uang atau program dadakan. Berupa apapun itu, menjelang pemilu 2024. Sangat tidak rasional kalau program tersebut cepat terealisasi dalam momentum pilkada. Pertanyaannya dimana keberpihakan program pelayanan pemerintah sebelum menjelang pemilu. Wanti-wanti masyarakat jangan pudar dan perlu teliti. Jika program yang di berikan ada muatan politik maka besar kemungkinan tekanan politik akan terjadi. Manakala suara yang di berikan tidak sesuai komitmen. Dalam menyikapi tantangan ini. Pendidikan politik harus hidup di tengah masyarakat. Agar berdampak positif pada kesuksesan pilkada yang jujur dan adil 2024. Supaya daerah yang kita cintai benar-benar melahirkan pemimpin yang paham serta mampu membawa perubahan pembangunan sesuai kebutuhan wilayah. Kecerdasan rakyat sangat penting dalam menyerap setiap program yang masuk menjelang pilkada. Hal pasti akan terjadi tawar-menawar berupa janji program. Apakah program tersebut mempunyai muatan politik atau tidak. Persoalan ini menjadi bahan refleksi bersama rakyat kecil yang memiliki peran penting dalam pilar demokrasi Indonesia.
Sebagai barometer politik hitung-hitungan rakyat harus jelas. Atas siapa yang di beri kekuasaan melalui pemilihan kepala daerah 27 November 2024. Nasip daerah lima tahun kedepan di pertaruhkan dengan pilihan hati nurani rakyat kecil. Arah dukungan rasional untuk memilih sosok calon pemimpin yang tepat lima tahun kedepan sangat penting. Karena saat ini potensi politik uang di arus bawah cenderung menjadi perbincangan serius akar rumput. Rakyat harus berani katakan tidak, jika suara hatimu di sogok dengan uang. Supaya daerah ini bisa berubah dari keterpurukan menjadi sejahstera.
Realitas yang susah di rubah di tengah masyarakat adalah hari ini, kita katakan tidak suka. Tetapi hari esok kita katakan suka karena uang. Rakyat cenderung melihat apa yang di buat saat ini. Ketimbang melihat apa yang telah di buat selama lima tahun berlalu. Rekam jejak tidak menjadi hal frioritas masyarakat akar rumput untuk memilih sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan. Melainkan apa yang di dapat hari ini, menjadi harga mati sekalipun yang memberi tidak di sukai. Kerakter ini yang perlu menjadi bahan refleksi semua pihak agar meminimalisir dampak negatif dari politik uang dan telah mendara daging di tengah masyarakat. Secara religius suara hati rakyat adalah suara Tuhan. Oleh Karena suara rakyat maka lahirlah seorang pemimpin lima tahun kedepan untuk daerah.
Secara rasional politik uang sebagai bagian dari masalah kejahatan dan telah menjadi suatu komoditas. Tanpa disadari, korupsi terjadi sesungguhnya karena proses
terpilihnya calon pemimpin melalui biaya politik
yang tinggi. Biasanya dengan cara
menyuap masyarakat. Perilaku praktik menyuap rakyat dengan politik uang saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korupsi.
Menurut Fransiska Adelina (2019)
menjelaskan bahwa salah satu penyebab
atau potensi dari praktik korupsi politik. Ialah politik uang yang digunakan untuk jual beli suara pemilih.
Robin Hodess (2004)
mendefinisikan korupsi politik sebagai
penyelewengan kekuasaan yang dilakukan
politisi (political leaders or elected
officials) untuk memperoleh keuntungan
pribadi dengan tujuan meningkatkan
kekuasaan atau kekayaan.
Dapat di simpulkan bahwa dampak negatif dari politik uang adalah terciptanya pemimpin yang salah. Ketika ia mengeluarkan biaya besar salama kompaye. Maka besar kemungkinan ia memikirkan diri sendiri untuk mengembalikan biaya yang telah keluar selama kompanye.
Sebagai solusi untuk meminimalisir prakti politik uang pada pemilu 2024. Perlu adanya Kebijakan pendidikan politik yang tegas oleh penyelenggara pemilu agar partisipasi masyarakat dan semua pihak dapat mengambil perannya masing-masing. Dalam menciptakan pilkada yang aman tentram dan bebas dari politik uang.
Penulis ""OPINI"" Politik Pilkada 2024
Lambertus Wora Deilo, S. Sos
