Bolsel - Suaraindonesia1.com .Proyek pembangunan Pasar Tipe C Milangodaa - Tomini, Bolsel kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan sorotan tajam terhadap pihak kontraktor pelaksana, dinas terkait dan Bupati Bolsel yang dilontarkan oleh Julianhar Ohi (Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan HAM - KPMIBMS Cabang Gorontalo)
Proyek yang sempat dibanggakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi modern di Milangodaa ini diduga mengalami stagnasi serius, dan kini kami meminta Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu turun tangan mengusut potensi dugaan kelalaian bahkan penyimpangan dalam pembangunan proyek ini.
Jul Ohi mengatakan, bahwa progres pembangunan sejak peletakan batu pertama pada pertengahan September 2019 nyaris tak menunjukkan bangunan ini selesai, bahkan sampai tahun 2025 ini kondisi pasar yang dibangun di 3 titik (Dumagin A, Duminanga dan Milangodaa) namun kini terbengkalai. Kami turut prihatin dengan kondisi bangunan yang dibangun menggunakan uang rakyat namun terlihat seperti rumah hantu. Kami menilai kontraktor pelaksana dan dinas terkait terkesan tidak profesional dan lamban, hingga proyek ini bernasib terbengkalai.
“Jangan sampai kontraktor hanya cari untung, tapi abaikan tanggung jawab dilapangan. Ini proyek publik, bukan ladang bancakan, dan kami akan kawal hingga kasus ini terungkap serta kami menduga bahwa Bupati Bolsel ikut terlibat dalam mandeknya kasus ini” tegas Jul.
Tak hanya itu, kritik Jul diarahkan kepada pihak dinas terkait yang dinilai terlalu lunak terhadap kinerja kontraktor. Saya juga menilai bahwa selama 5 tahun kepemimpinan Bupati Bolsel di periode pertama tak menuai hasil yang signifikan bahkan tak pernah dilirik oleh Bupati terhadap dinas terkait selama beliau menjabat sebagai Bupati diperiode pertama kemarin, Padahal, proyek ini telah masuk dalam skema pengawasan hukum oleh Kejaksaan, namun pengawasan itu dianggap tidak efektif bila tidak disertai tindakan tegas terhadap pihak yang lalai.
Terinformasi juga bahwa kasus ini pernah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada awal tahun 2020 kemarin oleh pihak LBH Phasivic Wilayah Indonesia Timur RI, namun tak menemui titik terang dan kami menilai ini sengaja dimandekkan oleh kejari sebab kami sudah menduga ini ada kongkalingkong dibawah meja oleh pejabat elit.
Pasar yang dirancang lebih modern tersebut awalnya diharapkan menjadi pusat pergerakan ekonomi untuk pertumbuhan desa dan daerah. Namun realitas di lapangan justru menampakkan kegagalan akibat buruknya eksekusi pembangunan. Terinformasi juga bahwa proyek pembangunan pasar ini bersumber dari APBN 2019 dengan pagu anggaran Rp.5.773,760,000 yang dimulai pada termin pertama yakni Rp.1.732,128,000.
Olehnya, diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu segera memanggil dan memeriksa kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut serta meminta agar Bupati Bolsel ikut diperiksa juga, sebab kami menilai bahwa ini ada kesengajaan terhadap lambannya penanganan dan pengawasan terhadap proyek ini, bila terbukti ada unsur wanprestasi atau dugaan penyimpangan anggaran, aparat penegak hukum diminta tidak ragu untuk menempuh jalur hukum.
“Segera panggil pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut dan Bupati Bolsel, jika tidak segera ditindak, ini akan jadi luka baru dalam wajah pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” pungkasya.
