SBD, SUARAINDONESIA1.COM --- Sejumlah tukang diduga akan melakukan blokade terhadap 10 unit bangunan sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) karena upah mereka belum dibayar sepenuhnya oleh direktur. Dugaan blokade ini sangat mengganggu dan diduga menghalangi aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah yang bersangkutan.
Tukang yang bekerja pada proyek pembangunan sekolah tersebut belum menerima upah mereka secara penuh, sehingga mereka berencana melakukan blokade sebagai bentuk protes. Blokade ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek dan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Dugaan blokade ini dapat berdampak signifikan pada aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah yang bersangkutan. Siswa dan guru dapat terganggu dalam melakukan aktivitas belajar mengajar, sehingga kualitas pendidikan dapat terpengaruh.
Salah seorang kepala tukang yang di sambangi media ini terkait dengan beberapa bangunan sekolah yang sudah di bloKade tertanggal 5 Mey 2025, mengatakan bahwa blokade tersebut yang dilakukan bukan berati bukan menghalangi kegiatan Belajar Mengajar,
Harapan untuk Penyelesaian
Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya, sehingga proyek pembangunan sekolah dapat selesai tepat waktu dan aktivitas belajar mengajar dapat berjalan lancar. Pihak direktur diharapkan dapat membayar upah tukang secara penuh dan tepat waktu untuk menghindari permasalahan ini.
Salah satu kepala tukang yang di temui media SuaraIndonesia1.Com tertanggal 5 Mey 2025 terkait Blokade sejumlah Bangunan Sekolah, menyebutkan dan membenarkan bahwa ada sejumlah bangunan sekolah tahun anggaran 2024 pada senin 5 Mey 2025 yang kami blokade seperti : Bangunan Sekolah Bila, Bangunan Sekolah Karendi, Wai hari, Omba Rade, Puu Magho, termasuk Diki Baru karena tidak di bayar namun Rada Gollu belum di Blokade serta kami mungkinkan besok tanggal 6 Mey 2025 kami tetap Blokade kata Markus salah satu kepala tukang.
Lebih lanjut, Markus menyampaikan bahwa hinggah saat ini, kesisahan uang belum di bayar oleh pihak PT ( Bumi Ace Persada ), dan dalam blokade tersebut pihak PT tidak mengambil langkah, maka kami tetap proses melakukan penuntutan terutama Hak kami. Juga sebutnya, dalam blokade, kami sangat tahu kalau beberapa bangunan sekolah itu adalah aset pemerintah serta kami tidak merusak, namun kami ingin mengetahui kejelasan dari pihak PT, sejauh mana sepak terjang terkait uang kami kepala tukang yang belum di bayar semua,ungkap Markus.
ia menambahkan, kami melakukan blokade agar pihak PT membuka mata dan dapat turun langsung menemui kami, tutupnya.
**** Eman Ledu ****
( SUARAINDONESIA1.COM ).
