Jayapura-Suaraindonesia1.com. Tingkatkan Status 10 Kampung distrik Walay dan kampung Koweda di menjadi kampung definitif, Bupati Kabupaten Waropen Drs.F.X.Mote,M.Si Sembangi kantor Gubernur Biro tata pemerintahan dan kesejahteraan Masyarakat.
Pertemuan dilakukan di ruang rapat Biro Tata pemerintahan Kesra, Selasa (24/06/205), dalam pertemuan Bupati didampingi Sekda Jaelani, Kepala DPMK Yeremias Rumi, Kepala Bappeda Bob Woriori, kepala Inspektorat M.Surya, kepala bagian Hukum T.Y.Samori, Anggota DPRK dari Distrik Walai, Toko Pemuda Distrik Walay dan Tokoh masyarakat Distrik Kirihi Apinus Wonda yang juga selaku mantan Ketua DPR.
Dalam kesempatan itu Bupati Waropen F.X Mote Menyampaikan bahwa status belum definitif 10 kampung di distrik Walay kepengurusannya sudah cukup lama hingga saat ini belum tuntas dan satu kampung yang berada di distrik inggerus adalah kampung koweda merupakan kampung tertua dimana keberadaan kampung ini sudah ada sejak waropen belum dimekarkan.
Bupati berharap agar dengan adanya pertemuan tersebut dan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Provinsi, 11 kampung tersebut statusnya definitif, hal tersebut sudah menjadi harapan dan aspirasi masyarakat sudah cukup lama.
“11 kampung ini akan kita perjuangkan sampai jadi dan kita berharap tahun ini tuntas, kalaupun tahun ini belum bisa karena kita harus mempersiapkan berbagai persyaratan lainnya yang masih kurang kita akan memperjuangkan ini sampai jadi, bahkan kita akan lakukan komunikasi politik dengan pemerintah pusat”.
Sementara itu Kepala biro tata pemerintahan dan Kesra Jimi S. Wanimbo, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Waropen dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tentang status 11 kampung di Kabupaten Waropen yang belum definitif.
Menurutnya beberapa tahun lalu ini sudah diusulkan ke Provinsi yang suda menjadi diskusi di biro tata pemerintahan, Namun dalam waktu yang lama tidak ada tindak lanjut dalam kepengurusan khususnya kelengkapan administrasi.
“kami apresiasi Bupati yang telah hadir langsung dengan beberapa pimpinan OPD hadir untuk lakukan koordinasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini”.
Pemerintah Provinsi Papua Biro Tata pemerintahan dan kesra siap membantu Pemerintah Waropen dalam menuntaskan 12 kampung yang belum definitif.
“Kita siap bekerja dan siap membantu pemerintah kabupaten waropen dalam memperjuangkan status kampung kampung tersebut, namun juga syarat - syarat administrasi harus dipenuhi”
Diharapkan dengan kehadiran Bupati dan Pimpinan OPD dapat menyamakan persepsi persoalan 12 kampung ini bisa tuntas.
