Gorontalo Utara, SuaraIndonesia1.com — Persoalan jalan tani di Desa Garapia, Kecamatan Monano, kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Gorut (Ronaldi Rahman), menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Desa Garapia yang dinilai membiarkan permasalahan ini berlarut-larut, terutama terkait penganggaran dan transparansi pelaksanaan pembangunan jalan tani di Dusun Leyao.
Kini, persoalan tersebut memasuki babak baru. Diketahui bahwa jalan tani tersebut telah kembali dianggarkan pada tahun 2025. Namun demikian, pengerjaan jalan tani di Desa Garapia justru menuai kontroversi. Pasalnya, kualitas pengecoran jalan yang baru disebut-sebut tidak sebanding dengan pengecoran awal saat proyek ini pertama kali dikerjakan.
“Kami meminta Pemerintah Desa Garapia untuk bersikap transparan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tani ini. Jika tidak, maka jangan salahkan kami apabila kami akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Desa Garapia,” tegas Ronaldi dengan nada marah.
Ronaldi juga menyampaikan bahwa aksi protes tidak akan berhenti di Kantor Desa saja. Mereka berencana melanjutkan demonstrasi ke Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati Gorontalo Utara sebagai bentuk protes atas lambatnya penanganan serta dugaan pembiaran yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Monano.
“Tuntutan kami jelas, segera periksa Pemerintah Desa Garapia dan pihak Kecamatan Monano yang terkesan membiarkan persoalan ini. Seolah-olah mereka menutup mata dan tidak mau ambil pusing,” ujar Ronaldi.
Lebih lanjut, Ronaldi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, beberapa desa di Kecamatan Monano belum melaksanakan kegiatan pekerjaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Hal ini menimbulkan dugaan adanya permainan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran secara diam-diam.
“Kami meminta Bupati Gorontalo Utara turun langsung ke Kecamatan Monano untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di setiap desa. Sudah hampir setengah tahun berlalu, namun masih banyak desa yang baru melaksanakan Tahap I, bahkan ada yang belum melaksanakan sama sekali kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2025,” tegas Ronaldi.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut dari Bupati Gorontalo Utara, Inspektorat, maupun BPK RI Perwakilan Gorontalo, maka kita akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Gorontalo Utara sebagai bentuk protes atas persoalan yang terjadi di Kecamatan Monano.
