Gorontalo, SuaraIndonesia1.com – Momentum pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru/PKKMB Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Tahun 2025 menuai kontroversi. Kebijakan Ormawa/Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru 2025 justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan dengan modus perlengkapan kegiatan.
Bahkan, teridentifikasi bahwa kerja sama antar-ormawa terbangun untuk mendapatkan keuntungan selama kegiatan. Hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi urgensi bagi mahasiswa baru disodorkan dalam bentuk kewajiban berbayar.
Adapun himbauan untuk membeli produk malam hari, padahal kegiatan mahasiswa baru di kampus hanya berlangsung setelah waktu PKKMB selesai. Mereka tidak mempertimbangkan keadaan mahasiswa baru yang lelah seharian penuh mengikuti kegiatan dan dipaksa tanpa jaminan dari pihak panitia/ormawa.
Scan Barcode E-Id Card peserta penerimaan mahasiswa baru seharga Rp35.000—berisikan produk-produk panitia—menjadi item wajib bagi Maba 2025. Hal ini hanya menambah pengeluaran peserta dan keuntungan bagi panitia/ormawa.
Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh pihak Rektor UNG, mengingat semestinya kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru/PKKMB 2025 bertujuan memperkenalkan kehidupan kampus, bukan untuk meraup keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Aktivitas tersebut seakan abai terhadap kesejahteraan mahasiswa baru, tanpa memikirkan keadaan pengeluaran mereka yang mungkin beberapa hanya mengandalkan beasiswa dan modal nekat untuk kuliah di kampus yang katanya "Kampus Kerakyatan".
Menurut Pernyataan dari Narasumber:
1. Chryswanto Paputungan (Ketua Umum KPMIBMS Cabang Gorontalo) "Kami mengecam keras praktik komersialisasi PKKMB yang seharusnya menjadi ruang pengenalan kampus, bukan ajang mencari keuntungan. Mahasiswa baru sudah terbebani biaya kuliah, jangan ditambah dengan pungutan yang tidak jelas. Rektorat harus turun tangan mengawasi transparansi penggunaan dana kegiatan."
2. Yayan Mokoagow (Aktivis Gorontalo) "Ini bentuk eksploitasi terhadap mahasiswa baru yang belum paham seluk-beluk kampus. Memaksa mereka membeli paket yang tidak esensial adalah penyalahgunaan wewenang. Jika UNG serius dengan julukan 'Kampus Kerakyatan', kebijakan seperti ini harus dihapuskan."
3. Rivaldi Bulilingo (Aktivis Bone Bolango) "Ada indikasi kolusi antar-ormawa dalam pembagian keuntungan dari penjualan produk wajib ini. Kami mendesak Rektor UNG untuk membentuk tim investigasi independen. Mahasiswa baru bukan sumber pendapatan, melainkan pihak yang harus dilindungi hak-haknya."
