Gorontalo Utara – SuaraIndonesia1.com, Dinamika dan respons publik terkait pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo Utara terus menjadi sorotan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, melalui pernyataan terbuka di media sosial, menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dan korektif terhadap polemik yang berkembang di masyarakat.
Hamzah Sidik menegaskan, sebagai Ketua Fraksi Golkar, dirinya mencermati informasi, dinamika, serta respons publik yang muncul di media online maupun media sosial. Menurutnya, pengumuman P3K Paruh Waktu yang dilakukan saat ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga perlu ada klarifikasi resmi dan penyelesaian yang sesuai aturan.
“Saya menduga ada mekanisme atau prosedur yang tidak dijalankan sesuai ketentuan oleh Panitia Seleksi dan BKPP selaku OPD teknis yang berhubungan dengan bidang kepegawaian. Hal ini akhirnya berimbas kepada pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati,” ungkap Hamzah Sidik.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sejak sehari sebelumnya hingga dini hari, dirinya masih menerima aspirasi dan keluhan dari para calon P3K Paruh Waktu, maupun masyarakat umum yang mempertanyakan pengumuman tersebut. Hamzah mengungkapkan bahwa publik memerlukan jawaban yang pasti, sehingga pemerintah daerah harus hadir memberikan klarifikasi secara transparan.
“Masyarakat dan para calon P3K terus mencari kejelasan. Saya menerima banyak protes dan pertanyaan, sehingga penting bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi, untuk segera menjawab keresahan ini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Hamzah mengungkapkan, pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan Komisi I DPRD Gorontalo Utara untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, Fraksi Golkar juga akan menyurati Pimpinan DPRD untuk meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menelusuri dugaan “malpraktek” atau maladministrasi yang mungkin terjadi pada proses seleksi P3K Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Hamzah Sidik juga mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan informasi yang relevan terkait persoalan ini.
“Jika Bapak/Ibu memiliki informasi penting terkait persoalan ini, silakan kirimkan melalui inbox atau WhatsApp. Fraksi Golkar sangat berterima kasih atas informasi yang Bapak/Ibu kirimkan karena akan sangat membantu untuk dijadikan koreksi dan bahan evaluasi kepada panitia seleksi. Informasi ini akan menjadi dasar acuan dan langkah strategis yang harus segera ditempuh oleh pemerintah daerah dalam merespons aspirasi publik secara bijak dan tepat,” tutupnya.
Fraksi Golkar DPRD Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat, menjaga transparansi, dan memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya, langkah-langkah yang diambil dapat memulihkan kepercayaan publik dan menghadirkan solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
