Gorontalo, suaraindonesia1.com – Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dari berbagai daerah, termasuk KAMMI Wilayah Gorontalo, menyatakan sikap tegas bersama menolak upaya pembegalan organisasi serta mendesak tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya memecah belah KAMMI.
Pernyataan sikap ini ditegaskan oleh 26 Ketua Umum PW KAMMI se-Indonesia yang menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan sah Pengurus Pusat (PP) KAMMI di bawah Ketua Umum Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M., sesuai hasil Muktamar XIII KAMMI di Mataram.
Mereka menyoroti adanya dugaan manipulasi administrasi badan hukum di Kementerian Hukum RI yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk “pembegalan organisasi” yang mencederai ukhuwah, AD/ART, serta hukum negara yang berlaku.
“KAMMI adalah wadah perjuangan intelektual dan moral anak bangsa, dibangun di atas fondasi keislaman, ukhuwah, kepemimpinan kolektif, dan komitmen kebangsaan. Karena itu, kami menolak seluruh upaya yang menodai marwah organisasi dan mengkhianati keputusan musyawarah,” tegas para Ketua Umum PW dalam pernyataannya.
Dalam sikap resminya, KAMMI Wilayah Gorontalo bersama PW lainnya juga mendesak:
1. Sanksi Berat bagi pihak yang terlibat, hingga pencabutan status keanggotaan.
2. Pembentukan Tim Advokasi Hukum oleh PP KAMMI untuk melawan dugaan manipulasi dokumen hukum melalui jalur administratif, PTUN, maupun pidana.
3. Tuntutan kepada Kemenkumham untuk mencabut SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001590.AH.01.08. Tahun 2025 yang dinilai cacat prosedur dan bertentangan dengan aturan organisasi.
Para Ketua Umum PW, termasuk dari Gorontalo, juga menyerukan kepada seluruh kader KAMMI di Indonesia dan luar negeri untuk tetap tenang, merapatkan barisan, serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin merusak keutuhan organisasi.
Pernyataan sikap ini menjadi bukti nyata bahwa KAMMI masih solid, menjunjung tinggi marwah organisasi, dan siap menghadapi segala upaya yang mengancam persatuan. (Rep/Jhul)
