.jpg)
MAJENE, suaraindonesia1.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene diketahui menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berupa perbaikan pagar kantor dengan pagu anggaran sekitar Rp. 359 juta. Hibah ini diketahui merupakan buah hasil dari permohonan Kejari Majene kepada Pemerintah Kabupaten Majene.
Namun, beberapa pihak menilai bahwa penerimaan hibah ini dapat mempengaruhi integritas dan independensi Kejari Majene dalam menangani kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah. Hal ini diutarakan oleh Abdul Wahab (Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Sulawesi Barat) ketika dikonfirmasi via WhatsApp.
"Kami sangat menyesalkan Kejari Majene sebagai salah satu lembaga tinggi negara terkesan senang mengemis ke pemerintah daerah, padahal sudah disupport melalui APBN. Seandainya tidak, kami meyakini bahwa pemerintah daerah bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Abdul Wahab, pada Kamis (25/9/2025).
"Khawatirnya juga paket khusus Kejari Majene ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi independensi serta integritas Kejari Majene dengan menjadi tumpul dalam menangani kasus hukum yang diduga mengarah ke pemerintah daerah," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa kasus yang tengah bergulir di Kejari Majene, khususnya yang tengah menjadi perhatian publik dan mengarah kepada pemerintah daerah dinilai lamban, bahkan terkesan Kejari Majene tidak punya daya dan kuasa.
"Ada kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap senilai Rp. 2,1 miliar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene yang kini menjadi atensi publik. Meskipun kasus tersebut memasuki tahap penyidikan, namun banyak pihak menilai kasus tersebut sengaja diendapkan di Kejari Majene," imbuhnya.
"Masa iya sudah hampir 2 tahun lamanya kasus ini tidak kunjung selesai. Adapun alasan dari Kejari Majene juga dinilai banyak pihak cenderung dipaksakan dan terkesan asal bicara, bahkan menurut kami seolah menyalahkan BPKP yang terkesan doyan bermalas-malasan," timpalnya.
Setelah dikonfirmasi awak media, melalui Plt Kasi Intel Kejari Majene, A.M. Siryan, S.H., M.H, diketahui bahwa benar ada paket khusus untuk Kejari Majene. Namun, A.M. Siryan mengaku bahwa paket khusus ini tidak akan mempengaruhi proses hukum di Kejari Majene.
"Hibah ini tidak ada hubungan dengan proses hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Majene," ujar Siryan tegas.
A.M. Siryan menambahkan bahwa Kejari Majene tetap akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum dengan independen dan tidak akan terpengaruh oleh hibah yang diterima.
"Kami akan tetap menjalankan tugas kami dengan profesional dan independen," tambahnya.
Terakhir, A.M. Siryan, mengaku telah koordinasi dengan BPKP dan mendapatkan informasi bahwa, "Kami sudah koordinasi dengan BPKP dan informasi yang kami dapat, tim yang dibuat BPKP akan datang ke Majene minggu depan untuk melakukan audit investigasi."
"Kami akan sampaikan juga ke beberapa media terkait perkembangannya," pungkasnya.
Publik kembali mendapat tantangan dari Kejari Majene agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap integritas Kejari Majene terkait penggunaan hibah ini yang berpotensi jadi temuan. Selain itu, publik juga ditantang mengoptimalkan perannya untuk memastikan bahwa Kejari Majene ke depan tetap independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya agar kumpulan jaksa di Kejari Majene tidak sesuai penilaian Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M, yakni adanya jaksa bodoh.
Reporter: Jhul Ohi
