Jakarta, suaraindonesia1.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan kritik terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan ratusan ribu televisi pintar (smart TV) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Kritik ini disampaikan melalui Bidang Sosial Kemasyarakatan PP KAMMI, yang menilai bahwa program tersebut berisiko tidak efektif bila tidak dibarengi dengan penguatan kualitas pendidik, pembangunan infrastruktur dasar, serta mekanisme transparansi anggaran yang ketat.
Aldi Agus Setiawan, Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan PP KAMMI, menegaskan bahwa niat memperluas akses pendidikan digital tentu perlu diapresiasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan mendasar.
“Banyak sekolah di daerah 3T belum memiliki listrik dan internet yang memadai. Data BPS tahun 2024 mencatat ada 5.783 sekolah yang tidak memiliki listrik dan 10.692 sekolah tidak memiliki akses internet. Bahkan, dari 20.573 sekolah di daerah 3T, sebanyak 10.294 mengalami kerusakan. Tanpa infrastruktur dasar dan kesiapan guru, smart TV hanya akan menjadi pajangan mahal,” ujar Aldi pada Selasa (16/9).
Aldi menambahkan, perbaikan kualitas pendidik di daerah 3T justru harus menjadi prioritas utama. Data Kementerian Pendidikan tahun 2020 menunjukkan masih ada ketidakmerataan distribusi guru PNS antar daerah, antar jenjang pendidikan, dan antar jenis pelajaran.
“Jika guru tidak merata dan tidak dibekali kompetensi digital, maka teknologi secanggih apapun tidak akan berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran,” tegasnya.
Selain itu, Aldi juga menyoroti potensi inefisiensi anggaran.
“Dengan estimasi anggaran Rp7,9 triliun untuk pengadaan smart TV dan pemberian 330 smart TV pada tahun ajaran 2025 dengan eatimasi Rp26 juta per unit, publik berhak memastikan penggunaan dana ini tidak menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor pendidikan. Transparansi proses pengadaan, siapa penyedia, serta mekanisme distribusi harus dibuka ke publik,” tambahnya.
Ketua Departemen Kajian dan Advokasi Sosial Bidang Sosmas PP KAMMI, Emar Muamar, menekankan lima langkah agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat nyata.
“Pertama, lakukan audit kesiapan sekolah sebelum distribusi. Kedua, perkuat pemerataan dan kualitas guru di daerah tertinggal. Ketiga, pastikan pelatihan intensif bagi pendidik agar mampu memanfaatkan teknologi. Keempat, kembangkan konten pembelajaran lokal yang relevan. Dan yang paling penting, kelima, bangun sistem monitoring dan evaluasi transparan agar anggaran terhindar dari praktik korupsi,” jelas Emar.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah turut menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar alat atau perangkat teknologi, melainkan kesiapan manusia yang menjalankannya.
“Jangan sampai program ini hanya memperlebar kesenjangan digital dan sosial. Tanpa penguatan guru dan transparansi anggaran, smart TV tidak akan lebih dari proyek mercusuar,” tutup Emar.
Reporter: Jhul Ohi
