GORONTALO, suaraindonesia1.com – Sekretaris Jenderal BEM Universitas Ichsan Gorontalo, Irfan Kahar, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusut tuntas kasus keracunan massal yang menimpa para siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Irfan, kejadian keracunan yang berulang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjalankan program unggulan nasional tersebut. Ia menilai, program MBG yang seharusnya membawa manfaat bagi generasi bangsa, justru berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan peserta didik.
“Presiden harus turun tangan langsung! Jangan hanya berhenti pada permintaan maaf dari vendor atau pihak pelaksana. Ini menyangkut nyawa anak bangsa yang sedang menimba ilmu. Negara tidak boleh abai,” tegas Irfan, Senin (24/9/2025).
Irfan juga menyoroti adanya dugaan kelalaian vendor penyedia makanan serta lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah. Ia mendesak agar aparat penegak hukum dilibatkan dalam penyelidikan, termasuk membuka kemungkinan adanya tindak pidana korupsi atau praktik bisnis culus di balik pengadaan bahan makanan.
“Kami mahasiswa menolak jika kasus ini hanya ditangani secara administratif. Harus ada langkah hukum yang jelas. Kalau perlu, KPK ikut memantau prosesnya agar transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Lebih jauh, Sekjen BEM Ichsan itu juga mengingatkan pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program MBG, termasuk mekanisme pengawasan kualitas makanan di tingkat sekolah.
Berdasarkan Hasil Investigasi — Berapa Korban Hingga Kini?.
Investigasi media dan lembaga pemantau menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan sedikit berbeda antar sumber — tetapi konsisten menunjukkan ribuan korban.
Badan/bagian pemerintah dan media mengakui ribuan kasus keracunan yang terkait program MBG; satu catatan resmi awal menyebut 4.711 kasus dugaan keracunan dari sekitar 1 miliar porsi yang telah dibagikan.
Jaringan pemantau pendidikan (JPPI) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 6.452 anak terdeteksi mengalami keracunan per 21 September 2025.
CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives) mencatat 5.626 kasus keracunan hingga 19 September 2025, tersebar di puluhan kabupaten/kota di 17 provinsi.
Laporan-laporan media nasional juga merangkum total korban di kisaran 5.000—5.6000an anak setelah gelombang insiden yang mencapai puncaknya pada Agustus–September 2025.
Karena perbedaan metode pelaporan (catatan rumah sakit, laporan dinas kesehatan daerah, pemantauan NGO dan pemberitaan lokal), angka yang dilaporkan bervariasi — tetapi pola jelas: kasus tersebar di banyak provinsi dan jumlahnya mencapai ribuan, bukan insiden kecil terisolasi.
Titik-titik Panas dan Temuan Awal Penyebab:
Provinsi Jawa Barat dilaporkan sebagai salah satu wilayah dengan sebaran tertinggi kasus; misalnya, 301 siswa di Kabupaten Bandung Barat dilaporkan keracunan dan sedang diselidiki oleh Polda Jawa Barat.
Media investigasi dan laporan BPOM / lembaga kesehatan menyebutkan faktor yang berkontribusi: lemahnya pengawasan dapur/penyedia, banyak SPPG (Satuan Pengelola Program/Gerak) tanpa sertifikasi higienitas/SOP, rantai pasok tidak diaudit, dan potensi penggunaan bahan baku atau pengolahan yang tidak layak.
Tuntutan Irfan Kahar dan Langkah yang Diminta:
Irfan Kahar menuntut pemeriksaan menyeluruh: audit rantai pasok, pemeriksaan vendor dan SPPG, penindakan pidana terhadap pihak yang terbukti lalai, serta pelibatan lembaga independen untuk memastikan transparansi penanganan korban dan pencegahan kejadian berulang. Ia juga mendesak Presiden untuk mempertimbangkan moratorium sementara pada area-area bermasalah sampai investigasi tuntas.
Penutup:
“Kalau program ini benar-benar untuk rakyat, maka keselamatan siswa harus jadi prioritas. Jangan sampai slogan ‘bergizi gratis’ berubah menjadi ‘racun gratis’ bagi anak-anak bangsa,” pungkas Irfan.
Desakan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo, agar segera mengambil tindakan tegas dan menyeluruh, demi memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal: menyehatkan, bukan mencelakai.
Desakan ini bukan hanya soal angka: bagi Irfan dan puluhan ribu keluarga yang terlibat, ini soal keselamatan anak-anak di sekolah. “Jika negara tak mampu menjamin keamanan pangan untuk anak-anak di bangku sekolah, maka program apapun yang mengatasnamakan 'bergizi' harus dievaluasi ulang sampai standar keselamatan bisa dijamin,” tutupnya.
Reporter: Jhul
