SUARAINDONESIA1.COM-----Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi sorotan terkait pengelolaan bantuan revitalisasi untuk PAUD, SD, dan SMP tahun 2025. Program revitalisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, dengan alokasi dana signifikan seperti Rp16,9 triliun untuk tahun 2025.
Poin Kontroversi terkait Pengelolaan Bantuan revitalisasi seharusnya dikelola langsung oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah menentukan kepala tukang untuk pelaksanaan fisik bangunan.
Namun Diduga berdasarkan pengakuan beberapa kepala sekolah menyebut kalau Dinas Pendidikan, melalui Kabid atas perintah Bupati, mengambil alih penentuan kepala tukang, hal ini bertentangan dengan aturan yang jelas menyatakan kewenangan ada pada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Dengan Dasar Aturan bahwa Kepala sekolah berkontrak langsung dengan pusat, bukan kabupaten, sehingga kewenangan menentukan kepala tukang seharusnya tetap pada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
Tetapi Implikasi Pengambilalihan proses ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana revitalisasi. Serta Kualitas Pelaksanaan Penentuan kepala tukang oleh pihak yang tidak seharusnya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan revitalisasi.
Dimana Regulasi terkait Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan mengatur pelaksanaan revitalisasi untuk PAUD, SD, SMP, dan jenjang lainnya, menekankan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Dengan kejanggalan tentang Bantuan revitalisasi Kemendikbutrestek tahun 2025, PPK Pusat,Koordinator Provinsi dan Fasilitator Provinsi, termasuk kejaksaan, Perlu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan aturan dan menjaga kualitas program revitalisasi di Sumba Barat Daya.
**** SUARAINDONESIA1.COM ****
