GORONTALO, suaraindonesia1.com – Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Gorontalo, Ichsan, mengeluarkan desakan keras kepada DPRD Provinsi Gorontalo agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut terkait dugaan skandal proyek strategis Jalan Nasional di wilayah Sumalata hingga Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam pernyataannya, Sekjen BEM Ichsan menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo tidak boleh menutup mata terhadap dugaan praktik jahat yang melibatkan sejumlah pihak dalam proyek tersebut. Ia menuntut agar DPRD segera memanggil PT Pentagon sebagai pelaksana proyek dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo untuk dimintai keterangan secara terbuka.
“Kami menduga kuat adanya sindikat jahat yang bermain di balik proyek strategis Jalan Nasional ini. DPRD harus hadir sebagai lembaga pengawas yang berpihak pada rakyat, bukan justru menjadi tameng bagi praktik-praktik kotor yang mencederai kepentingan masyarakat,” tegas Sekjen BEM Ichsan.
Mahasiswa yang juga dikenal vokal dalam isu-isu sosial ini mengatakan bahwa proyek jalan yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi konektivitas dan perekonomian warga di wilayah utara Gorontalo justru menjadi sumber keresahan. Ia menyebut adanya dugaan penyimpangan anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai standar, serta permainan antara pihak kontraktor dan oknum di instansi teknis.
“RDP ini penting sebagai langkah awal membuka tabir permainan busuk yang telah merugikan negara dan rakyat. Bila DPRD lamban, kami Bersama Aliansi Instrumen pastikan gerakan massa akan turun Kembali ke gedung DPRD Provinsi Gorontalo Dengan Aksi Jilid 3 dengan Masa Aksi Yang lebih Banyak Lagi,” ujarnya dengan nada tegas.
Sekjen BEM Ichsan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Ia menyatakan bahwa publik berhak tahu bagaimana dana negara dikelola, dan siapa saja yang bertanggung jawab bila ditemukan pelanggaran.
“Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Kami Bersama Aliansi Instrumen siap berada di garis depan bersama rakyat dalam mengawal kasus ini,” tutupnya.
Desakan ini menjadi sinyal kuat bahwa isu pembangunan jalan nasional di Gorontalo Utara tengah berada dalam sorotan tajam publik. DPRD Provinsi Gorontalo pun kini dituntut untuk segera bersikap dan tidak membiarkan dugaan sindikat proyek jalan ini terus beroperasi tanpa pertanggungjawaban. (Rep/JO)
