GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com — Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo Utara (BEM UIGU), Ronaldi Rahman, menyoroti sikap dan klarifikasi Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara yang dinilai hanya sebatas pencitraan publik dan tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya.
Menurut Ronaldi, klarifikasi yang beredar di beberapa media terkait sikap Ketua Komisi III dalam aksi demonstrasi mahasiswa baru-baru ini justru memperlihatkan upaya untuk meredam kemarahan publik tanpa penjelasan yang konkret.
“Klarifikasi yang disampaikan itu terkesan ngambang. Hanya alasan pembenaran semata, katanya karena ada teman yang memberi gestur semangat. Padahal dalam situasi yang sama, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD bersikap tenang dan fokus menyimak aspirasi para demonstran tanpa gestur berlebihan,” ungkap Ronaldi Rahman.
Lebih lanjut, Ronaldi menilai bahwa apa yang dilakukan Ketua Komisi III justru memperkeruh keadaan, apalagi dengan adanya dugaan bahwa pendukung Ketua Komisi III sudah lebih dahulu hadir di lokasi aksi. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu kericuhan dan memperlihatkan bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik masyarakat.
“Ini bentuk anti kritik terhadap masyarakat. Pertanyaannya, kenapa sampai harus menghadirkan massa tandingan? Takut di demo? Bahkan kami melihat ada orang tua dari Ketua Komisi III berada di lokasi demonstrasi,” tegasnya.
Sekjen BEM UIGU itu menambahkan bahwa kehadiran kelompok tertentu yang diduga merupakan pendukung dari Ketua Komisi III di area aksi hanya menambah ketegangan dan berpotensi membenturkan masyarakat dengan para demonstran.
“Langkah itu sangat disayangkan. Alih-alih menenangkan situasi, justru membuat suasana semakin panas. Ini seolah memperlihatkan bahwa Ketua Komisi III tidak siap menerima kritik dari rakyatnya sendiri,” tambah Ronaldi.
Ronaldi juga menyerukan agar setiap pejabat publik di Gorontalo Utara, khususnya anggota legislatif, lebih berjiwa besar dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat, bukan justru bermain citra di ruang publik.
“Pejabat publik seharusnya belajar bersikap terbuka terhadap kritik. Jangan menjual kesedihan di hadapan publik seolah menjadi korban, sementara rakyat hanya ingin menyampaikan aspirasi dengan damai,” tutupnya.
(Rep/JO)
