GORONTALO, suaraindonesia1.com — Fahrul Wahidji, seorang aktivis dan juru bicara dari Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPK-G), untuk secara khusus mendesak lembaga antirasuah tersebut agar turut mencermati dan menuntaskan berbagai dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat di Kabupaten Bone Bolango. Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo pada 10 November 2025 disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk para pegiat antikorupsi di daerah. Momentum ini dimanfaatkan oleh Fahrul Wahidji.
Meskipun agenda utama kunjungan KPK dikabarkan terkait dengan penanganan masalah tata kelola perkebunan sawit, Fahrul Wahidji menilai bahwa KPK juga harus melihat persoalan KKN yang telah menjadi sorotan publik di Bone Bolango.
"Kami menyambut baik kedatangan KPK ke Gorontalo. Ini adalah sinyal positif untuk pemberantasan korupsi di daerah. Namun, kami juga meminta agar momentum ini tidak hanya fokus pada satu isu. KPK harus mengambil alih dan menindaklanjuti serius berbagai laporan dugaan tindak pidana korupsi yang mandek dan mempengaruhi Stabilitas dan Kekacauan Di Bone Bolango," tegas Fahrul Wahidji.
Fahrul menyoroti sejumlah kasus yang sebelumnya telah disuarakan oleh aliansinya, termasuk dugaan penyelewengan anggaran Yang terjadi dalam Rekaman Kabag ULP Bone Bolango serta temuan kerugian negara lainnya.
"Masyarakat Bone Bolango mendambakan pemerintahan yang bersih. Kami berharap KPK dapat memberikan perhatian khusus terhadap dugaan KKN di Bone Bolango sebagai upaya nyata untuk menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan keadilan," tambahnya.
Fahrul Wahidji dan rekan-rekan aktivisnya menyatakan kesiapan untuk memberikan data dan bukti pendukung yang mereka miliki kepada tim KPK selama berada di Gorontalo, sebagai bentuk dukungan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Reporter: JO
