BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com — Perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) seharusnya menjadi momentum refleksi dan evaluasi besar-besaran atas perjalanan panjang daerah ini. Dua puluh enam tahun bukan waktu yang singkat untuk menata sebuah daerah, tetapi kenyataannya Bangkep masih berkutat pada krisis multidimensi mulai dari krisis sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, kebudayaan, hingga krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Di sektor pembangunan infrastruktur, berbagai wilayah di Bangkep masih terisolasi. Akses jalan antar kecamatan banyak yang rusak parah, fasilitas kesehatan terbatas, dan pelayanan publik kerap tidak menjangkau masyarakat di daerah pesisir maupun pulau-pulau terpencil. Padahal, infrastruktur merupakan fondasi utama kemajuan ekonomi dan sosial.
Krisis sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan mendasar. Minimnya kualitas pendidikan, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya tingkat literasi digital membuat daya saing masyarakat Bangkep tertinggal jauh dibanding daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah.
Secara ekonomi, masyarakat Bangkep masih bergantung pada sektor primer yang tidak diolah secara maksimal. Potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian belum dikelola secara modern dan berkelanjutan. Akibatnya, angka kemiskinan masih tinggi dan banyak warga memilih merantau demi mencari kehidupan yang lebih layak.
Di sisi kebudayaan, krisis identitas lokal mulai menggerus jati diri daerah. Generasi muda semakin jauh dari nilai-nilai dan tradisi budaya Banggai, sementara kebijakan pemerintah daerah terkesan kurang memberi ruang bagi pelestarian kearifan lokal sebagai kekuatan sosial dan spiritual masyarakat.
Sementara dalam aspek politik dan tata kelola pemerintahan, Bangkep masih diwarnai dengan lemahnya sistem birokrasi, rendahnya integritas, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Situasi ini memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kebijakan di tingkat daerah.
Irfan Kahar, selaku Mantan Ketua Umum KPMI Bangkep Prov. Gorontalo Periode 2023–2024, menegaskan bahwa usia 26 tahun seharusnya sudah cukup bagi Banggai Kepulauan untuk menampilkan hasil nyata dari proses pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Sudah lebih dari seperempat abad Bangkep berdiri, namun kita masih terjebak dalam lingkaran ketertinggalan. Pemerintah daerah harusnya malu jika pada usia 26 tahun, rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, pendidikan yang minim, dan infrastruktur yang rusak. Ini bukan lagi sekadar soal waktu, tapi soal keseriusan dan arah pembangunan,” tegas Irfan Kahar.
Ia juga menyoroti lemahnya konsistensi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Selama ini, pembangunan di Bangkep cenderung tidak terencana dengan matang. Banyak program yang hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus membuka mata bahwa Bangkep membutuhkan perubahan struktural, bukan sekadar pencitraan di panggung seremonial,” lanjutnya.
Irfan juga menegaskan bahwa refleksi HUT ke-26 harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memperbaiki kualitas SDM, menata birokrasi, serta membangun kepercayaan publik yang selama ini tergerus oleh ketidaktransparanan.
“Kita butuh pemimpin yang visioner, jujur, dan benar-benar memahami akar persoalan daerah. Tanpa itu, Bangkep hanya akan terus menambah usia tanpa kemajuan berarti,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-26 Kabupaten Banggai Kepulauan seharusnya tidak lagi menjadi ajang seremonial belaka, melainkan titik balik untuk membangun komitmen baru menuju perubahan nyata. Sebab, dua puluh enam tahun bukan sekadar angka melainkan waktu yang cukup panjang untuk menjawab harapan masyarakat akan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan yang belum juga datang.
Reporter: JO
