Manado, Suaraindonesia1 - Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) resmi menyambangi Kapendam Kodam XIII/Merdeka untuk meminta penjelasan langsung terkait polemik kehadiran personel TNI dalam proses eksekusi lahan Corner52. Langkah ini diambil karena beredar berbagai spekulasi dan narasi liar yang mencoba menggiring opini publik seolah-olah TNI bertindak tanpa dasar hukum.
Dalam pertemuan tersebut, LSM GTI menekankan bahwa GTI akan menolak keras setiap upaya yang mencoba menyeret institusi TNI ke dalam konflik kepentingan, terutama yang bermuatan provokasi dan informasi sesat.
Pihak Kapendam secara tegas menjelaskan bahwa:
1. Kehadiran TNI dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur.
2. Kehadiran tersebut berdasarkan undangan Pengadilan Negeri Manado sebagai bentuk Pengamanan terbatas.
3. TNI tidak terlibat dalam substansi perkara lahan dan tidak berpihak pada siapa pun.
Fikri menilai klarifikasi ini sangat penting karena selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mencoba “menggoreng” isu untuk menciptakan kegaduhan publik. Ketua LSM GTI Fikri menegaskan:
> “TNI hadir bukan untuk membela kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi menjalankan tugas negara untuk menjaga keamanan selama proses eksekusi. Kami memberikan apresiasi kepada Kodam XIII/Mdk karena terbuka dan transparan dalam memberikan penjelasan. Jangan ada lagi pihak yang berspekulasi atau mengaburkan fakta.”
LSM GTI juga memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba memancing kekacauan dengan menyebarkan hoaks tentang pelibatan TNI
Fikri juga mendesak Polda Sulut untuk menangkap aktor dan Pemicu kericuhan sehingga terjadi pemukulan dan intervensi kepada ketua PN kami akan mengawal kasus ini, di negara Indonesia tidak ada oknum atau kelompok yang kebal Hukum, tutupnya.
