GORONTALO, suaraindonesia1.com — Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) hari ini menyelenggarakan aksi damai di Kabupaten Bone Bolango. Aksi yang berlangsung di DPRD, Kantor Bupati, dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango ini bertujuan menyoroti beberapa permasalahan di daerah tersebut, khususnya terkait isu pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati.
FPKG meminta kedua pimpinan daerah tersebut untuk segera mengakhiri polemik yang beredar dan kembali fokus pada pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Seruan Tegas FPKG:
Dalam orasinya, pimpinan Front Pemberantas Korupsi Gorontalo, Fahrul, memberikan pernyataan tegas:
"Kita minta Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango fokus bangun daerah. Kasihan, karena isu pecah kongsi ini sudah melebar dan membuat rakyat jadi korban."
Fahrul menekankan bahwa konflik internal di tingkat pimpinan dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Bone Bolango.
Sorotan terhadap Bukti dan Hukum:
Selain seruan untuk kembali fokus melayani rakyat, aksi ini juga menyoroti kehati-hatian dalam menanggapi isu yang beredar, terutama yang berkaitan dengan rekaman suara.
Di depan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Fahrul secara spesifik menyampaikan pesan kepada Aparat Penegak Hukum (APH):
"Kami minta kepada APH untuk tetap jeli melihat terkait rekaman yang beredar tersebut. Sudah sangat jelas itu pernyataan dari Kabag ULP dan kedua, bukan dari Bupati maupun Wakil Bupati Bone Bolango."
Fahrul mengingatkan pentingnya memegang teguh prinsip hukum, dengan mengutip adagium hukum pidana:
"Saya ingat betul dalam adagium bahwa In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores, yang artinya dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya."
Hal ini mengandung makna bahwa bukti harus sesuai tanpa ada fitnah yang justru memperkeruh suasana hingga rakyat yang nantinya akan dikorbankan. FPKG meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi kebenaran material dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat.
Reporter: JO
