GORONTALO, suaraindonesia1.com — Publik kembali dipaksa menelan busuknya wajah politik elit. Seorang senator DPD-RI yang seharusnya menjadi wakil daerah justru tampil bak agen pemasaran korporasi. Fadel Mohamad bukan hanya absen dari tanggung jawab reses, tetapi aktif menunggangi jabatannya untuk kepentingan bisnis yang ia miliki sendiri.
Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pengkhianatan terang-terangan terhadap mandat rakyat.
BEM Universitas Ichsan Gorontalo dengan tegas menyatakan sikap: jabatan publik bukan milik pribadi, dan lembaga negara bukan etalase iklan perusahaan! Ketika seorang anggota DPD-RI sibuk mempromosikan korporasi yang sahamnya ia genggam, maka jelas ada konflik kepentingan yang disengaja, dipelihara, dan dinormalisasi.
Lebih ironis, di saat rakyat Gorontalo menunggu kehadiran wakilnya di daerah pemilihan, Fadel Mohamad justru rajin hadir di panggung-panggung bisnis. Reses ditinggalkan, rakyat dilupakan, saham dijaga. Inilah wajah senator yang lupa siapa yang memberinya legitimasi.
Kepemilikan saham di PT Solusi Sinergi Digital TBK, yang anak perusahaannya memenangkan lelang spektrum frekuensi, bukanlah kebetulan politik. Ini adalah pola lama oligarki, ketika kuasa bertemu modal, etika dikorbankan. Negara diperas, demokrasi diperdagangkan.
Maka harus ada tindakan tegas dari Badan Kehormatan DPD-RI untuk mengadili Fadel Muhammad, agar menjadi ini tamparan keras terhadap lembaga yang terlalu lama membiarkan anggotanya bermain dua kaki: satu di kursi negara, satu di meja bisnis.
BEM Universitas Ichsan Gorontalo menegaskan:
Jika DPD-RI gagal membersihkan anggotanya sendiri,maka publik berhak mencurigai bahwa lembaga ini bukan lagi rumah aspirasi rakyat, melainkan tempat nyaman bagi elit berwajah ganda.
Pesan kami jelas dan tidak bisa ditawar:
Jabatan publik tidak boleh diperdagangkan.Wakil rakyat yang menjual pengaruhnya pantas diadili secara etika dan dicopot secara moral.
Mahasiswa tidak akan diam.
Ketika demokrasi dirampok oleh oligarki, perlawanan adalah kewajiban.
(JO)
