BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Proses penegakan hukum di Kabupaten Bone Bolango kembali menuai sorotan tajam. Aktivis Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, menilai aparat penegak hukum, khususnya Polres Bone Bolango dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terkesan tidak serius, berlarut-larut, bahkan seperti kehilangan arah ketika harus berhadapan dengan pejabat daerah maupun keluarga pejabat.
Rahman Patingki yang juga Ketua Umum DPW Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Provinsi Gorontalo sekaligus mantan Sekretaris Jenderal BEM Universitas Negeri Gorontalo 2022, menyayangkan proses hukum yang dinilainya tidak transparan dan tidak memberikan kepastian kepada publik. Menurut Rahman, sikap ragu dan lambannya penanganan hukum justru memperkuat dugaan adanya ketakutan aparat dalam menindak pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik.
“Hukum di Bone Bolango hari ini seolah kehilangan nyali ketika dihadapkan dengan pejabat dan keluarganya. Prosesnya tidak jelas, berlarut-larut, dan menimbulkan spekulasi publik,” tegas Rahman.
Sorotan utama Rahman tertuju pada dugaan kasus narkoba yang disebut-sebut melibatkan anak Bupati Bone Bolango. Dugaan tersebut mencuat ke ruang publik setelah beredarnya rekaman suara di media sosial, yang bahkan sempat diunggah oleh akun Instagram @gorontalo_karlota. Namun hingga kini, kejelasan proses hukum atas dugaan tersebut tak kunjung disampaikan secara terbuka.
“Publik berhak tahu, apakah dugaan itu benar atau tidak. Jika tidak benar, buktikan secara hukum. Jika benar, proses tanpa pandang bulu. Jangan biarkan isu ini menggantung dan menodai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum,” ujarnya.
Tak hanya soal dugaan narkoba, Rahman juga menyoroti indikasi kuat praktik dinasti politik dan KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya daerah ini sempat “diguncang habis-habisan” oleh polemik pembentukan Tim Kerja Bupati yang di dalamnya melibatkan keluarga dan anak Bupati.
Gelombang protes pun sempat pecah. Sejumlah aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kantor Bupati Bone Bolango, Kejari Bone Bolango, hingga DPRD Bone Bolango. Tekanan publik kala itu memaksa Bupati mengambil langkah dengan menonaktifkan Tim Kerja Bupati, yang disebut-sebut sebagai upaya meredam kecurigaan publik.
Namun, menurut Rahman, langkah tersebut tak lebih dari sekadar manuver politik sementara. Pasalnya, tak berselang lama setelah perombakan OPD, Bupati Bone Bolango kembali mengangkat dua orang keluarganya ke posisi strategis dalam pemerintahan.
“Ini membuktikan bahwa persoalan dinasti bukan isu isapan jempol. Pemerintahan Bone Bolango bukan milik keluarga Bupati, tapi milik seluruh rakyat. Harus ada keseimbangan dan profesionalitas dalam pengisian struktur OPD,” tegasnya.
Rahman juga menanggapi isu meredanya suara sejumlah aliansi yang sebelumnya vokal. Ia menepis anggapan bahwa perlawanan telah berhenti, dan justru meyakini bahwa saat ini sedang berlangsung pengkajian dan konsolidasi yang lebih matang.
“Kami yakin kawan-kawan aktivis tidak diam. Mereka sedang menyiapkan strategi yang lebih kuat dan terukur untuk melawan segala bentuk ketidakadilan di Bone Bolango,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti menyuarakan penuntasan dugaan kasus narkoba yang menyeret anak Bupati Bone Bolango, hingga kebenaran benar-benar terungkap melalui proses hukum yang profesional dan transparan.
Rahman mengingatkan, jika aparat penegak hukum terus bersikap ragu dan takut menghadapi pejabat daerah, maka prinsip hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas akan semakin nyata di Provinsi Gorontalo, khususnya di Bone Bolango.
“Jika hukum hanya berani kepada rakyat kecil dan lumpuh di hadapan pejabat, maka jangan pernah berharap Gorontalo, apalagi Bone Bolango, bisa maju. Yang tumbuh hanya dinasti, KKN, dan pembiaran,” pungkas Rahman.
Reporter: Jhul-Ohi
