GOWA, suaraindonesia1.com – Penetapan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Alauddin Makassar menuai penolakan dari sejumlah mahasiswa. Penolakan tersebut muncul karena formatur ketua yang ditetapkan melalui mekanisme Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) dinilai tidak terpilih secara konstitusional melalui forum Musyawarah Besar (Mubes) sebagaimana diatur dalam konstitusi organisasi.
Sejumlah mahasiswa dan pengurus HMJ Teknik Informatika menilai proses penetapan ketua tersebut tidak mencerminkan prinsip demokrasi organisasi. Forum Mubes yang seharusnya menjadi wadah tertinggi pengambilan keputusan dianggap tidak difungsikan secara semestinya dalam menentukan kepemimpinan HMJ.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa Musyawarah Besar (Mubes) merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan.
“Musyawarah Besar adalah forum tertinggi dalam organisasi. Jika ketua tidak dipilih melalui Mubes, maka legitimasi kepemimpinan patut dipertanyakan,” ujarnya Indra (04/01/26).
Penolakan ini juga didasari kekhawatiran akan preseden buruk dalam tata kelola organisasi mahasiswa. Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika menilai pengabaian forum Musyawarah Besar (Mubes) berpotensi melemahkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini dijunjung dalam organisasi kemahasiswaan.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tidak dilaksanakannya pemilihan ketua melalui forum Mubes. Mahasiswa berharap adanya klarifikasi terbuka serta evaluasi terhadap proses yang telah berlangsung agar konflik internal tidak berlarut-larut.
“Kami selaku Mahasiswa Teknik Informatika FST UIN Alauddin Makassar menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk konflik personal, melainkan upaya menjaga konstitusi dan marwah organisasi. Mereka mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme konstitusional dan dialog terbuka demi terciptanya kepemimpinan yang sah dan demokratis.” pungkasnya, Indra.
Reporter: Jhul-Ohi
