Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Dalam rangka Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Bupati Kabupaten Sarolangun menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar posisi yang dikejar demi kenyamanan pribadi. Acara berlangsung di Aula Bapeda Kabupaten Sarolangun.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan keprihatinan atas fenomena sejumlah Kepala OPD yang mengajukan permintaan untuk menjadi Asisten atau Staf Ahli dengan alasan keterbatasan anggaran di perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, kondisi fiskal yang ketat justru menuntut kepemimpinan yang kuat, kreatif, dan berintegritas.
“Ketika anggaran kecil, di situlah diuji integritas, inovasi, dan komitmen seorang pemimpin. Tugas sebagai Kepala OPD adalah amanah besar yang ditunggu dan diharapkan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menilai, tidak elok jika seorang pejabat memilih mundur saat anggaran terbatas, namun kembali ingin memimpin ketika kondisi keuangan daerah membaik. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai aparatur pelayanan publik.
“Jabatan ini bukan soal mau atau tidak mau enaknya saja. Kalau memang merasa tidak sanggup menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, silakan mundur secara terhormat. Tetapi jangan jabatan mau, kerja setengah-setengah,” ujar Bupati dengan tegas.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus dilandasi semangat pengabdian, loyalitas, dan ketulusan. Seluruh Kepala OPD diminta hadir sebagai solusi di tengah keterbatasan, bukan justru menjadi bagian dari persoalan.
“Masyarakat Sarolangun menunggu kerja nyata, bukan alasan,” tambahnya.
Forum Gabungan OPD ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah agar bekerja secara tulus, profesional, dan total demi percepatan pembangunan serta kemajuan Kabupaten Sarolangun ke depan.Tekankan di Kabupaten Sarolangun.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar posisi yang dicari demi kenyamanan. Ia mengingatkan seluruh Kepala OPD agar tetap menunjukkan komitmen, loyalitas, dan profesionalisme, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Bupati juga menyoroti fenomena sejumlah pejabat yang mengajukan permohonan untuk berpindah jabatan dengan alasan minimnya anggaran. Menurutnya, kondisi fiskal yang ketat justru menjadi ujian bagi kepemimpinan, kreativitas, dan integritas seorang aparatur.
“Ketika anggaran terbatas, di situlah kualitas kepemimpinan diuji. Kepala OPD harus hadir sebagai solusi, bukan justru menghindari tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilandasi semangat pengabdian dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Masyarakat menunggu kerja nyata, bukan sekadar alasan. RKPD harus disusun dengan serius, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Melalui forum ini, Bupati berharap seluruh OPD mampu menyatukan visi dan langkah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.
Djarnawi Kusuma
