Jakarta - Suaraindonesia1, Pemerintah memutuskan menunda rencana impor 105.000 mobil pikap dari India setelah mendapat sorotan keras dari parlemen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti arahan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menahan rencana tersebut demi menjaga kepentingan industri otomotif dalam negeri.
Rencana impor itu sebelumnya dikaitkan dengan kebutuhan kendaraan operasional program Koperasi Desa Merah Putih yang digarap melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Total pengadaan mencapai 105.000 unit kendaraan, terdiri dari pikap 4x4 hingga truk ringan dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Namun tekanan publik dan politik meningkat. DPR menilai impor dalam jumlah besar berpotensi memukul industri otomotif nasional, padahal kapasitas produksi dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan. Pemerintah pun diminta mengkaji ulang sebelum mengambil keputusan strategis.
Purbaya menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto jelas: memperkuat industri nasional. Ia menyebut penundaan diperlukan agar pemerintah menghitung ulang kesiapan industri lokal sekaligus memastikan kebijakan tidak merugikan ekonomi domestik.
Langkah ini menandai tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan program pemerintah dengan upaya melindungi industri dalam negeri. Jika keputusan impor akhirnya dibatalkan, sektor otomotif nasional berpotensi mendapat dorongan besar.
Sebaliknya, bila tetap dilanjutkan, pemerintah dituntut transparan agar kebijakan tidak memicu polemik baru di tengah publik.
