Bitung - Suaraindonesia1, Nasib petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung kian memprihatinkan. Di saat mereka menjadi garda terdepan menjaga kebersihan kota setiap hari, hak mereka justru diduga diabaikan oleh Pemerintah Kota Bitung.
Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya menjadi hak wajib, hingga kini belum juga diterima. Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan, sekaligus membuka pertanyaan besar: ke mana tanggung jawab pemerintah?
Kepala Dinas DLH Kota Bitung dinilai gagal total dalam memperjuangkan hak para petugasnya. Alih-alih menjadi pelindung bagi pekerja lapangan, Kadis justru dianggap bungkam tanpa langkah konkret.
Lebih parah lagi, Pemerintah Kota Bitung terkesan tutup mata dan lepas tangan, seolah tidak peduli terhadap nasib para petugas kebersihan yang setiap hari bergelut dengan sampah demi menjaga wajah kota tetap bersih.
Ini bukan sekadar keterlambatan—ini adalah bentuk kelalaian serius terhadap hak pekerja.
Jika pemerintah terus diam, maka wajar publik menilai bahwa ada ketidakbecusan dalam pengelolaan hak pegawai, bahkan patut diduga adanya pembiaran sistematis.
Petugas kebersihan bukan alat yang dipakai lalu dilupakan. Mereka tulang punggung kebersihan kota!
Pemerintah Kota Bitung harus segera:
Memberikan kejelasan terkait THR
Bertanggung jawab penuh atas keterlambatan
Mengevaluasi kinerja Kadis DLH
Jika tidak, maka krisis ini bukan hanya soal THR, tapi soal hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Cukup sudah petugas kebersihan diperlakukan tidak adil
