GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aktivis muda Gorontalo, Kevin Lapendos, kembali melontarkan kritik keras terkait dugaan praktik jaringan WiFi ilegal yang beroperasi di wilayah Randangan dan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Kali ini, Kevin secara terang menyoroti dugaan adanya perlindungan dari aparat setelah beredarnya rekaman suara yang menyebut adanya setoran kepada oknum yang dikaitkan dengan Polda Gorontalo.
Menurut Kevin, jika isi rekaman tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar pelanggaran jaringan internet ilegal. Ia menilai kasus ini telah masuk pada dugaan praktik perlindungan aparat terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum.
“Kalau dalam rekaman itu benar ada penyebutan soal setoran yang masuk ke Polda, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran WiFi ilegal. Ini sudah masuk pada dugaan perlindungan aparat terhadap aktivitas ilegal. Ini sangat serius,” tegas Kevin.
Dugaan “Setoran” yang Mengguncang Kepercayaan Publik
Kevin mengatakan bahwa rekaman yang beredar di masyarakat telah memunculkan kegelisahan besar di ruang publik. Dalam rekaman tersebut, disebut adanya “stor” atau setoran yang dikaitkan dengan institusi kepolisian.
Menurutnya, pernyataan seperti itu tidak boleh dianggap sepele karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Ketika masyarakat mendengar ada setoran yang dikaitkan dengan aparat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus WiFi ilegal, tapi wibawa institusi penegak hukum itu sendiri,” ujar Kevin.
Ia menilai bahwa jika dugaan tersebut tidak segera dijawab secara terbuka, maka akan muncul persepsi bahwa praktik ilegal tersebut memang berjalan karena adanya perlindungan.
“Jangan Sampai Hukum Terlihat Dijaga oleh Setoran”
Kevin dengan nada tajam mengingatkan bahwa jika benar ada praktik setoran yang membuat aktivitas ilegal tetap berjalan, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hukum dan kepercayaan rakyat.
“Jangan sampai masyarakat melihat hukum dijaga oleh setoran. Kalau praktik ilegal bisa berjalan karena ada yang menerima uang untuk menutup mata, maka yang rusak bukan hanya hukum, tapi moral institusi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan secara hukum agar tidak menjadi spekulasi liar yang merusak kepercayaan publik.
Tantang Klarifikasi Terbuka dari Polda
Kevin juga secara terbuka menantang agar Polda Gorontalo memberikan klarifikasi resmi terkait isi rekaman yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, cara terbaik untuk meredam kecurigaan publik adalah dengan membuka proses penyelidikan secara transparan.
“Kalau memang tidak ada setoran seperti yang disebut dalam rekaman itu, maka buktikan secara terbuka. Periksa rekamannya, telusuri siapa yang bicara, dan umumkan hasilnya ke publik. Jangan biarkan isu ini menggantung,” tegasnya.
Ia menilai bahwa sikap terbuka justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Randangan–Taluditi Jadi Simbol Ujian Integritas
Kevin menyebut bahwa kasus WiFi ilegal di Randangan dan Taluditi kini telah berkembang menjadi simbol ujian integritas penegakan hukum di Gorontalo. Menurutnya, publik sedang menunggu apakah dugaan perlindungan terhadap praktik ilegal benar-benar akan diselidiki secara serius.
“Kalau ini tidak dibuka secara terang, maka publik akan terus curiga bahwa praktik ilegal bisa hidup karena ada perlindungan dari dalam sistem,” ujarnya.
Kevin memastikan dirinya bersama elemen masyarakat sipil akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum yang jelas.
“Ini bukan sekadar advokasi soal WiFi ilegal. Ini soal apakah hukum masih berdiri di atas integritas, atau justru bisa dilumpuhkan oleh praktik setoran,” pungkasnya
Reporter: Jhul-Ohi
