Bitung - Suaraindonesia1, Di balik wajah Kota Bitung yang tetap terjaga kebersihannya, ada ironi yang sulit ditutupi. Para petugas kebersihan—mereka yang setiap hari memastikan kota tetap layak huni—justru belum menerima hak normatif mereka berupa Tunjangan Hari Raya (THR).
Situasi ini memantik reaksi keras namun terukur dari Ketua LSM Garda Timur Indonesia (GTI). Dalam pernyataannya, ia menilai keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari lemahnya keberpihakan terhadap pekerja lapisan bawah.
“Ketika mereka yang bekerja dalam diam justru diabaikan haknya, maka yang dipertanyakan bukan hanya kinerja, tetapi juga nurani pengambil kebijakan,” ujarnya tajam.
Ia menegaskan bahwa THR bukan bentuk belas kasih, melainkan kewajiban yang melekat dan harus dipenuhi tanpa kompromi. Keterlambatan, apalagi tanpa kejelasan, dinilai sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, LSM Garda Timur mendesak Wali Kota Bitung untuk tidak sekadar menerima laporan di atas meja, tetapi hadir dengan keputusan yang konkret dan berpihak. Momentum hari raya, menurutnya, adalah ujian empati bagi pemerintah terhadap rakyat kecil yang selama ini menopang kehidupan kota.
“Jangan biarkan mereka menyambut hari raya dengan ketidakpastian. Pemerintah harus memastikan hak itu tiba sebelum harapan mereka benar-benar habis,” tegasnya.
LSM Garda Timur juga menuntut transparansi penuh terkait alokasi dan distribusi anggaran THR, serta evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang bertanggung jawab. Akuntabilitas, kata dia, tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus terasa dalam keadilan yang nyata.
Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terlihat langkah konkret maupun penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Bitung. Publik kini menunggu: apakah pemerintah akan hadir sebagai pelindung, atau justru absen di saat keadilan paling dibutuhkan.
