Jembatan ini merupakan jalur akses utama yang sangat penting bagi warga. Tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Desa Soginti dan Desa Popaya di Kecamatan Paguat, jembatan ini juga sering dilalui oleh sebagian warga Kecamatan Dengilo untuk menjangkau pusat pemerintahan di Kecamatan Marisa. Sayangnya, infrastruktur tersebut ambruk pada awal Januari 2025 akibat diterjang banjir besar yang melanda wilayah itu.
Sejak peristiwa itu, jembatan belum mendapatkan perbaikan secara permanen. Sebagai solusi sementara agar aktivitas warga tidak terhenti, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat membangun jembatan darurat menggunakan alas papan.
Namun seiring berjalannya waktu, kondisi jembatan sementara ini semakin memprihatinkan. Di sisi utara, sejumlah papan sudah berlubang dan lapuk dimakan usia, sedangkan struktur penyangga di bagian bawah pun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. Meski demikian, warga tetap terpaksa menggunakannya karena tidak ada jalur alternatif lain.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Saipul meminta seluruh pihak terkait segera mengambil langkah penanganan. Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk memperbaiki fasilitas penerangan di sekitar jembatan guna meningkatkan keamanan, terutama saat malam hari. Selain itu, pemerintah desa diminta segera memasang pagar pengaman untuk menekan risiko terjadinya kecelakaan.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami minta agar ada langkah cepat, baik dari sisi penerangan maupun pengamanan di lokasi jembatan,” ujar Saipul.
Untuk mengatasi keadaan saat ini, Bupati juga mengupayakan perbaikan darurat dengan mengganti papan-papan yang sudah rusak, sambil menunggu ketersediaan material kayu yang baru.
“Alhamdulillah ada warga yang berinisiatif membantu memandu pengendara agar terhindar dari bagian yang berlubang. Kami juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintas, terutama pada malam hari ketika pemandu tidak berada di lokasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa karena jembatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, pihaknya akan berusaha mengajukan bantuan pendanaan ke Kementerian PUPR. Hal ini perlu dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, sehingga belum dapat memasukkan anggaran pembangunannya melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sebenarnya pada tahun 2025 kami sudah menyelesaikan pembuatan Desain Engineering dan Rencana Anggaran Biaya (DED), sehingga sudah diketahui estimasi biaya pembangunan jembatan baru mencapai Rp5,6 miliar,” tutup Risdiyanto.
(Abd)
(Abd)
