Koordinator Lapangan aksi, Yanto Ali, menegaskan bahwa langkah Aliansi merupakan bentuk kontrol sosial terhadap lembaga penegak hukum agar tetap konsisten, independen, dan profesional dalam menangani setiap laporan dugaan KKN. Ia menyampaikan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan proses hukum yang sedang berjalan, terlebih ketika kasus tersebut menyangkut kepentingan publik dan dugaan kerugian negara.
Desakan Evaluasi dan Transparansi Penanganan Kasus
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bone Bolango menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, di antaranya mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan laporan dugaan KKN di Kabupaten Bone Bolango. Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tidak tebang pilih.
Selain itu, Aliansi juga menuntut adanya keterbukaan informasi terkait progres penanganan perkara. Kurangnya transparansi dikhawatirkan dapat menimbulkan spekulasi publik serta membuka ruang terjadinya pengendapan kasus yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat.
Penegasan Independensi Penegak Hukum
Aliansi menekankan pentingnya sikap independen dan profesional dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengusut tuntas setiap indikasi KKN, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip supremasi hukum, bukan kepentingan kekuasaan.
Yanto Ali juga menambahkan bahwa proses penyelidikan yang saat ini sedang berjalan perlu terus diawasi secara terbuka. Diketahui bahwa hingga saat ini kurang lebih 11 orang telah dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan bukti dan pendalaman kasus. Hal ini menjadi indikator bahwa proses hukum telah berjalan, namun tetap membutuhkan pengawalan publik agar tidak berhenti di tengah jalan.
Harapan: Komitmen Kejati dalam Menuntaskan Kasus
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bone Bolango berharap agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo tetap berkomitmen dalam menuntaskan dugaan kasus KKN tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, baik Bupati Bone Bolango maupun anaknya. Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, apalagi jika menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada transparansi, keberanian, dan integritas dalam menindak setiap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Kejati Gorontalo diharapkan mampu menjawab harapan publik dengan tindakan nyata.
Penutup
Aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawalan panjang terhadap proses penegakan hukum di Gorontalo. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bone Bolango menegaskan akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tanpa intervensi. Jika penegakan hukum berjalan sesuai harapan, maka keadilan akan menemukan jalannya. Namun jika sebaliknya, maka gelombang perlawanan dari masyarakat akan terus bergema.
— REDAKSI —
