Dalam pernyataan terbarunya, Kevin menegaskan bahwa problem utama yang terjadi bukanlah semata kegagalan proyek, melainkan kegagalan epistemik—ketidakmampuan pemerintah dalam memahami, menginterpretasikan, dan merespons kondisi objektif masyarakat secara komprehensif.
“Pembangunan yang tidak berangkat dari pembacaan realitas hanya akan melahirkan kebijakan yang bersifat artifisial. Ia mungkin tampak progresif secara administratif, tetapi sesungguhnya kosong secara substansial,” ujarnya.
Ia menilai bahwa keputusan pembangunan di lokasi yang memiliki rekam jejak kegagalan sebelumnya menunjukkan lemahnya proses refleksi dalam tata kelola kebijakan publik. Dalam perspektifnya, hal ini mencerminkan absennya evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy) yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap intervensi pembangunan.
“Ketika sejarah kegagalan tidak dijadikan basis evaluasi, maka kebijakan yang lahir berpotensi menjadi reproduksi kesalahan dalam bentuk yang lebih sistematis,” tambahnya.
Lebih jauh, Kevin menyoroti adanya kecenderungan reduksionisme dalam paradigma pembangunan—yakni penyederhanaan persoalan kompleks masyarakat hanya ke dalam indikator fisik dan serapan anggaran. Padahal, menurutnya, problem nelayan di Kalumbatan jauh lebih struktural, mencakup aspek distribusi, akses pasar, hingga penguatan kapasitas kelembagaan.
“Pembangunan yang berorientasi pada output fisik tanpa memperhatikan ekosistem sosial-ekonomi hanya akan menghasilkan infrastruktur tanpa fungsi. Ia berdiri, tetapi tidak bekerja,” tegasnya.
Kepemimpinan yang Terfragmentasi dari Realitas
Aliansi Pemuda Kalumbatan juga menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari pola kepemimpinan yang cenderung terfragmentasi dari realitas lapangan. Dalam kritiknya, Kevin menyebut adanya jarak epistemologis antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang terdampak.
“Ketika pemimpin tidak hadir dalam realitas yang ia atur, maka kebijakan yang dihasilkan akan kehilangan relevansi. Ia menjadi normatif, seragam, dan gagal menjawab kebutuhan spesifik masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari kapasitas untuk memahami kompleksitas sosial secara langsung melalui keterlibatan aktif di lapangan.
Ultimatum Gerakan: Dari Kritik ke Aksi Kolektif
Sebagai bentuk konsistensi antara wacana dan tindakan, Aliansi Pemuda Kalumbatan menyatakan sikap tegas: apabila dalam waktu dekat tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, maka gerakan aksi demonstrasi akan digelar sebagai bentuk artikulasi kekecewaan publik.
Aliansi merumuskan sejumlah tuntutan yang bersifat konstruktif namun tegas, di antaranya:
1. Audit terbuka terhadap proyek TPI yang mangkrak sebagai bentuk pertanggungjawaban publik
2. Evaluasi komprehensif terhadap proyek Kampung Nelayan Merah Putih berbasis kebutuhan riil masyarakat
3. Transparansi penuh terhadap dokumen perencanaan, termasuk AMDAL dan skema pelaksanaan proyek
4. Hentikan sementara proyek Kampung Nelayan Merah Putih sebelum permasalahan TPI diselesaikan
“Demonstrasi bukan tujuan, melainkan instrumen korektif dalam demokrasi. Ketika ruang dialog tidak berjalan optimal, maka aksi menjadi kanal legitimasi untuk mengingatkan kekuasaan agar kembali pada relnya,” tegas Kevin.
Aliansi juga menegaskan bahwa gerakan ini akan dikemas secara tertib, argumentatif, dan berbasis data, sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpijak pada realitas.
Penutup: Peringatan terhadap Arah Pembangunan
Aliansi Pemuda Kalumbatan mengingatkan bahwa pembangunan tanpa refleksi hanya akan menciptakan siklus kebijakan yang tidak produktif. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan secara anggaran, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru dari kritiklah kebijakan dapat diperbaiki. Namun jika kritik terus diabaikan, maka yang tersisa hanyalah akumulasi kegagalan yang dilegitimasi oleh kekuasaan,” pungkas Kevin.
Dengan narasi yang lebih terstruktur dan berlandaskan argumentasi konseptual, Aliansi Pemuda Kalumbatan kini menegaskan posisinya—bahwa pembangunan bukan sekadar proyek, melainkan proses yang menuntut kepekaan, refleksi, dan tanggung jawab intelektual dari setiap pemegang kebijakan.
— REDAKSI —
