Dalam percakapan tersebut, tersirat instruksi terkait RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk rehab pasar desa dengan jalan rabat. Yang membuat publik geram, terdapat kalimat yang mengindikasikan pembagian dana: "antar sama Yongki, kalian ambil trus kita berbagi… 14 juta kita kondisikan bersama-sama." Bahkan, sosok yang diduga sebagai kepala desa disebut secara eksplisit dalam nada yang menekan: "saya kepala desa, tidak ada alasan apapun."
Aktivis muda Kalumbatan, Kevin Lapendos, angkat suara dengan nada keras dan tanpa kompromi.
"Ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran administratif. Ini adalah indikasi penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan. Jika benar ini dilakukan oleh kepala desa, maka jabatan telah dijadikan alat untuk merampok uang rakyat secara sistematis," tegas Kevin.
Kevin menilai, percakapan tersebut mencerminkan pola klasik korupsi di tingkat desa—di mana proyek publik dijadikan ladang bancakan oleh oknum yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.
"Kalimat 'kita berbagi' itu bukan bahasa pembangunan, itu bahasa pembagian hasil. Ini sangat berbahaya. Artinya, ada upaya mengondisikan anggaran sebelum proyek berjalan. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menghina akal sehat masyarakat," lanjutnya.
Ia juga menyoroti frasa "tidak ada alasan apapun" yang dinilai sebagai bentuk tekanan kekuasaan yang arogan.
"Ini gaya komunikasi feodal. Kepala desa bukan raja. Tidak ada ruang untuk perintah sepihak yang beraroma intimidasi dalam pengelolaan uang publik," tambahnya dengan nada tajam.
Saat ini, tim advokasi yang tergabung bersama gerakan pemuda Kalumbatan tengah melakukan penelusuran mendalam untuk memastikan keaslian dan konteks percakapan tersebut. Namun Kevin menegaskan, mereka tidak akan berhenti pada tahap investigasi internal.
"Kami tidak akan ragu membawa ini ke ranah hukum. Jika terbukti, maka ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Kalumbatan. Tidak boleh ada kompromi untuk praktik kotor seperti ini," tegasnya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah selama ini pengelolaan dana desa di Kalumbatan berjalan transparan, atau justru telah lama menjadi ladang permainan segelintir elite?
Kevin menutup dengan peringatan keras:
"Kami sedang mengawasi. Jika benar ini praktik korupsi, maka ini bukan akhir—ini awal dari perlawanan besar. Rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan objek permainan anggaran."
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa Kalumbatan terkait beredarnya percakapan tersebut. Namun tekanan publik terus meningkat, dan satu hal kini pasti—Kalumbatan sedang berada di titik didih.
— REDAKSI —
