Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari ini diwarnai orasi-orasi tajam dari perwakilan berbagai kampus besar, di antaranya BEM Unesa, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) Surabaya, Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, dan Untag Surabaya. Mereka secara bergantian membakar semangat massa, menyuarakan perlawanan terhadap pembungkaman suara kritis rakyat.
Korda BEM Nusantara Jatim: Demokrasi Sedang Berada di Titik Nadir
Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, menegaskan bahwa aksi ini adalah respons atas matinya nurani keadilan di Indonesia. Dalam pernyataannya, Zainnur menyoroti dua isu krusial: tragedi penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus dan eskalasi kekerasan oleh oknum militer.
"Demokrasi Indonesia hari ini berada di titik nadir. Tindakan biadab penyiraman air keras terhadap saudara kita Andri Yunus adalah serangan nyata terhadap kemanusiaan. Kami menuntut negara tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga menyeret aktor intelektual di baliknya!" tegas Muhammad Zainnur Abdillah di atas mobil komando.
Zainnur juga mengkritik keras keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan sipil, termasuk insiden peluru liar di Gresik.
"TNI lahir dari rahim rakyat. Sangat ironis jika hari ini mereka justru menjadi ancaman bagi warga sipil. Kami menolak segala bentuk normalisasi militerisme yang mencederai amanat Reformasi 1998," imbuhnya.
Diterima Ketua Komisi C DPRD Jatim
Setelah melakukan orasi selama hampir dua jam, perwakilan massa yang dipimpin oleh Muhammad Zainnur Abdillah akhirnya diterima untuk beraudiensi dengan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusdi. Dalam pertemuan tersebut, BEM Nusantara Jatim menyerahkan 7 poin tuntutan sikap:
1. Mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis.
2. Menuntut negara segera membawa pelaku penyiraman air keras Andri Yunus ke pengadilan umum.
3. Mendesak Presiden dan Komisi III DPR RI untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
4. Menuntut Panglima TNI melakukan evaluasi total dan memberikan sanksi pidana tegas (bukan sekadar etik) terhadap oknum prajurit yang melakukan kekerasan pada sipil.
5. Menolak keras kembalinya militerisme di ruang sipil.
6. Mengusut tuntas pelaku kasus peluru liar oknum TNI di Gresik.
7. Mendesak MK untuk menerima judicial review UU No. 3 Tahun 2025.
Tanggapan DPRD Jawa Timur
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusdi, yang menemui mahasiswa menyatakan akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. "Kami mengapresiasi kontrol sosial dari mahasiswa. Poin-poin ini akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait agar segera ada titik terang, terutama terkait penegakan hukum bagi warga sipil," ujar Adam Rusdi.
Menutup aksi, Muhammad Zainnur Abdillah menegaskan bahwa BEM Nusantara Jawa Timur akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Kami tidak akan diam. Jika hukum terus tumpul pada kekuasaan, maka jalanan adalah pengadilan terakhir bagi nurani kami. Hanya ada satu kata: LAWAN!" pungkasnya.
— REDAKSI —
