Meski statusnya sudah nonaktif, kendaraan dinas berupa sepeda motor hingga kini belum dikembalikan. Ironisnya, motor tersebut disebut-sebut masih digunakan untuk kepentingan pribadi. Di saat yang sama, aliran siltap diduga tetap berjalan.
Situasi ini memantik kemarahan publik. Warga menilai ada pembiaran serius dari pemerintah daerah terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan.
"Kalau sudah nonaktif, kenapa fasilitas negara masih dipakai? Kenapa gaji masih dibayar? Ini ada apa?" ujar seorang warga dengan nada mempertanyakan.
Lebih jauh, kondisi pemerintahan Desa Motilango kini berada di ujung tanduk. Tanpa kepemimpinan definitif, roda pemerintahan berjalan tersendat. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa yang saat ini menjabat dinilai tidak memiliki kewenangan cukup untuk mengambil keputusan penting.
Akibatnya, pelayanan publik terganggu, program desa terhambat, dan ketidakpastian terus membayangi masyarakat.
Sorotan tajam kini mengarah ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Lambannya penanganan kasus ini dinilai memperlihatkan lemahnya ketegasan dalam menegakkan aturan.
Penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Desa dinilai mendesak. Tanpa langkah cepat, kekosongan kekuasaan di tingkat desa berpotensi membuka ruang konflik dan penyalahgunaan wewenang yang lebih luas.
Publik kini menanti sikap tegas: apakah pemerintah akan bertindak, atau justru membiarkan praktik yang dinilai mencederai kepercayaan masyarakat ini terus berlangsung.
Reporter: Ibrahim Hasan
