Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, melontarkan kritik keras atas rencana pengadaan sebanyak 45 unit MacBook Air dengan total pagu anggaran mencapai Rp1.125.000.000. Program tersebut direncanakan mulai berjalan sejak April hingga Desember 2026.
Menurut Rahman, angka tersebut tergolong fantastis dan patut dipertanyakan urgensinya, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera. Ia menilai, kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini tengah digencarkan oleh Prabowo Subianto melalui berbagai langkah penghematan, termasuk penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk menekan biaya operasional negara.
“Ini sangat ironis. Di satu sisi pemerintah pusat mendorong efisiensi, tapi di daerah justru muncul dugaan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak mendesak. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas Rahman.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi sosial ekonomi di Gorontalo seharusnya menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, Provinsi Gorontalo menempati peringkat ke-9 sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan persentase mencapai 13,24% atau sekitar 162.740 jiwa.
“Dengan angka kemiskinan setinggi itu, seharusnya DPRD sebagai representasi rakyat lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan justru sibuk dengan pengadaan fasilitas yang tidak urgen,” tambahnya.
Rahman juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo, untuk segera melakukan audit terhadap rencana pengadaan tersebut. Ia mengingatkan agar potensi penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak dini, bukan setelah terjadi persoalan yang berujung pada tuntutan ganti rugi (TGR).
“Kami minta Kejati segera turun tangan. Jangan tunggu masalah besar baru bertindak. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan sejak awal,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain itu, ia juga menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, saat ini keluhan masyarakat justru lebih banyak disampaikan kepada aktivis, LSM, dan organisasi daerah dibandingkan kepada DPRD.
“Ini tanda bahwa kepercayaan publik mulai runtuh. Harus ada evaluasi menyeluruh dan introspeksi di internal DPRD. Jangan sampai rakyat merasa tidak lagi memiliki wakil yang benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka,” pungkas Rahman.
Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian serius berbagai pihak, sekaligus momentum untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di daerah.
— REDAKSI —
