MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Massa aksi mendesak Pemerintah cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tolak pendudukan militer di Tanah Papua yang digelar Solidaritas Papua Bergerak di Manokwari diwarnai kepungan barikade polisi. Massa yang awalnya dari kawasan Amban berjalan kaki hingga Makalow, Sanggeng dan tertahan oleh barikade polisi di segitiga kawasan Haji Bauw, Wosi Manokwari Kamis (7/5/2026).
Wakil Ketua DPR Papua Barat Petrus Mackbon berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ke pimpinan dan mereka akan membahas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
"Saya terima dan akan saya sampaikan ke pimpinan supaya dibahas dalam waktu yang sudah ditentukan oleh ade-ade," kata Petrus Mackbon.
Koordinator Aksi Solidaritas Papua Bergerak Nebot Diwogipa saat membaca tuntutan mengatakan bahwa massa menuntut agar:
1. Tutup PT Freeport sebagai simbol investasi utama, eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua. Aktivitas pertambangan skala besar telah membawa dampak kerusakan lingkungan yang masif, termasuk pencemaran sungai, hilangnya hutan hingga eksploitasi masyarakat adat. Selain itu kehadiran industri ekstraktif sering kali diiringi dengan penguatan aparat keamanan yang memperparah situasi militerisme di wilayah tersebut.
2. Kami mendesak pemerintah agar menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas di Tanah Papua, khususnya Papua Barat. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan secara tak terkendali tetapi juga menciptakan konflik sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Bersamaan dengan itu (massa juga masih menyuarakan) tolak Otsus Jilid II yang dinilai gagal menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.
3. Kami menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik seluruh aparat militer dari Kabupaten Tambrauw tanpa syarat. Kehadiran militer di wilayah tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat sipil, serta mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
4. Kami menuntut pencabutan seluruh proyek strategis nasional di wilayah Tanah Papua. Proyek ini selalu dijalankan tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat serta berdampak ekologis jangka panjang.
5. Kami mendesak penarikan militer non-organik di seluruh tanah Papua tanpa pengecualian. Kehadiran pasukan tambahan hanya untuk memperbesar potensi konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan.
6. Kami menuntut penutupan 12 tambang emas ilegal di Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah merusak dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
7. Kami menuntut negara agar bertanggung jawab atas kerusakan hutan (deforestasi) di Tanah Papua. Tanggung jawab ini harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan hutan yang tersisa dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
8. Kami menolak pembangunan Bandara Antariksa di Biak yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat setempat serta merusak ekosistem setempat.
9. Kami menuntut penarikan militer dari Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, yang selama ini jadi sumber ketegangan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
10. Kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan seluruh kasus pengungsian di Tanah Papua dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta keamanan.
Aksi bubar pada pukul 18.30 WIT setelah aspirasi diserahkan ke DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat. Selama pelaksanaan aksi, kawasan Wosi dialihkan arus lalu lintas baik dari arah Sanggeng maupun sebaliknya. (cr)
