Berdasarkan keterangan koordinator lapangan, Syawal Madinah, para aktivis bahkan belum sempat menyampaikan orasi secara penuh ketika aparat langsung melakukan pembubaran paksa.
"Baru sekitar lima menit kami orasi, tiba-tiba langsung diamankan secara paksa. Ini jelas bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat," ujar Syawal.
Sejumlah anggota HMI dan AMPKPRG dilaporkan mengalami tindakan kekerasan fisik dalam insiden tersebut dan saat ini sedang diamankan di Polres Gorontalo Kota.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan penting, di antaranya mendesak pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah dan merugikan rakyat, serta berbagai isu nasional dan daerah yang menjadi perhatian masyarakat Gorontalo. Para demonstran menilai kunjungan presiden seharusnya menjadi momentum untuk mendengar aspirasi rakyat, bukan justru menjadi dalih pembungkaman.
Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Utara–Gorontalo, Aris Setiawan Karim, dengan tegas mengecam tindakan represif yang dialami para aktivis tersebut.
"Kami mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan dan pembubaran paksa yang dialami kader-kader kami. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak bersuara, ini adalah penghinaan terhadap demokrasi. Negara tidak boleh menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai," tegas Aris Setiawan Karim.
Badko HMI Sulutgo menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk memberikan penjelasan resmi atas tindakan aparat di lapangan. Mereka juga meminta agar seluruh aktivis yang diamankan segera dibebaskan tanpa syarat dan dipastikan kondisinya baik-baik saja.
— REDAKSI —
