Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Gerbang Pohuwato SIAAP di Kecamatan Randangan, pada Rabu (06/05/2026).
“Efisiensi anggaran ini menjadi kendala yang kita hadapi bersama. Bahkan ada daerah lain yang kondisinya lebih berat dari kita. Namun demikian, kami tetap berupaya agar program-program pemerintah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Bupati menyayangkan diskusi yang berkembang di ruang publik yang dinilai belum memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan daerah. Hal itu dikhawatirkan justru menimbulkan kesalahpahaman dan mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya.
“Kami terus memperhatikan berbagai diskusi yang berkembang. Seolah-olah seluruh tanggung jawab hanya berada pada pemerintah daerah, padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kebijakan di tingkat pusat. Ini yang perlu diluruskan bersama,” tegasnya.
Meski dalam kondisi fiskal yang terbatas, Bupati menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kewajiban, antara lain pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi kepala desa, insentif bagi imam, pegawai syar’i, serta pemangku adat.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa untuk menyampaikan penjelasan yang benar kepada masyarakat mengenai situasi keuangan daerah saat ini.
“Kita harus memberikan pencerahan yang benar kepada masyarakat. Kondisi fiskal ini bukan hanya dialami Pohuwato, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Insyaallah pemerintah pusat masih mencari format terbaik,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan adanya perubahan kebijakan pengelolaan dana desa yang berdampak pada besaran anggaran yang dikelola pemerintah desa. Jika sebelumnya setiap desa dapat mengelola dana hingga Rp1,2 miliar, saat ini alokasinya berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta, karena sebagian dialihkan untuk mendukung program koperasi desa Merah Putih.
“Ini tentu berdampak pada ruang gerak pemerintah desa. Namun kita berharap, jika program tersebut sudah berjalan baik, maka alokasi anggaran dapat kembali seperti sebelumnya,” terangnya.
Menurutnya, menghadapi kondisi ini diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan dusun.
Di akhir penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menyampaikan persoalan melalui saluran yang tepat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi. Silakan disampaikan melalui ruang-ruang yang tepat agar bisa kita carikan solusi bersama. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi kabur di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(Abd)
(Abd)
