GORONTALO UTARA—SuaraIndonesia1.com, Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Puskesmas Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, mulai menjadi sorotan setelah Kepala Puskesmas Monano, dr. Norma, mengungkap adanya sekitar 200 peserta BPJS di wilayah Monano yang telah berstatus nonaktif.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung dr. Norma saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya pada 13 Mei 2026, dalam rangka investigasi terkait perkembangan temuan BPK 614 juta lebih, Ia juga menyampaikan mekanisme pembayaran pasien umum serta pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Monano.
Menurut dr. Norma, persoalan PAD di lingkungan puskesmas menjadi “susah-susah gampang” untuk dijelaskan kepada masyarakat karena berkaitan langsung dengan status kepesertaan BPJS yang aktif maupun nonaktif.
“Kalau mau menerangkan PAD ini susah-susah gampang pak. Tapi mungkin sudah kembali, karena saya lihat jumlah peserta BPJS ada sekitar 200 peserta yang nonaktif di Monano,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, data peserta BPJS nonaktif tersebut diperoleh dari BPJS dan telah diteruskan kepada pemerintah desa melalui berita acara yang ditandatanganinya.
“Jadi dilampirkan berita acara yang saya tanda tangani lalu diteruskan ke kepala desa,” jelasnya.
Namun demikian, kondisi tersebut menurutnya justru memunculkan polemik baru di tengah masyarakat karena banyak warga disebut belum mengetahui status kepesertaan BPJS mereka sendiri.
“Itu menjadi polemik lagi, karena masyarakat kurang tahu siapa yang nonaktif dan siapa yang masih aktif. Sedangkan yang nonaktif itu otomatis menjadi umum,” katanya.
Saat wartawan mempertanyakan keberadaan data peserta nonaktif tersebut, dr. Norma memastikan data itu tersedia dan berasal langsung dari BPJS. Akan tetapi ia menilai minimnya pemahaman masyarakat tentang informasi tersebut tidak sepenuhnya diketahui warga.
“Ada datanya itu BPJS. Tapi masyarakat banyak yang tidak tahu, mungkin karena jarang membaca informasi sehingga mereka tidak tahu,” ujarnya.
Ia juga mengaku pihak puskesmas telah menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah desa agar dapat diteruskan kepada masyarakat.
“Makanya saya sampaikan ke ayahanda-ayahanda desa, karena kalau mereka datang ke sini dan statusnya tidak aktif, otomatis jadi pasien umum,” tambahnya.
Dalam wawancara tersebut, dr. Norma turut mengungkap kendala penagihan biaya pelayanan terhadap pasien umum. Menurutnya, sebagian masyarakat disebut enggan melakukan pembayaran meskipun nominal pelayanan relatif kecil.
“Sekarang saya mau tagih umum masyarakat tidak mau. Waktu masih Rp6.500 saja masyarakat tidak mau bayar, naik Rp15 ribu masyarakat tidak mau bayar, naik Rp30 ribu masyarakat juga tidak mau bayar,” ungkapnya.
Wartawan kemudian menanyakan perkembangan PAD yang telah masuk sejak dirinya menjabat Kepala Puskesmas Monano pada tahun 2023. Namun dr. Norma mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan PAD karena sistem pembayaran pelayanan disebut langsung menggunakan aplikasi QRIS di loket pelayanan.
“Saya kurang tahu jumlah keseluruhannya, karena langsung pakai QRIS. Jadi kalau mereka masuk di loket langsung tercatat di QRIS. Jumlah tepatnya saya tidak tahu,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut PAD pada tahun 2025 disebut berada di kisaran dua juta rupiah lebih.
“Kalau tahun lalu itu PAD 2025 sekitar dua juta lebih,” katanya.
Saat kembali ditanya terkait total akumulasi PAD sejak awal dirinya menjabat, dr. Norma mengaku tidak menghafal keseluruhan nominalnya.
Hingga berita ini diterbitkan, investigasi terkait perkembangan PAD di Puskesmas Monano masih terus dilakukan guna memperoleh data lebih rinci terkait realisasi PAD, mekanisme pembayaran pasien umum, status peserta BPJS nonaktif, serta pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Reporter: Opan Luawo
Korwil Gorontalo: Fadli Avon
