Teluk Wondama, Suaraindonesia1, 19 Mei 2026,-;Pleno XIX Dewan Adat Papua (DAP) resmi dibuka di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama, pada Selasa (19/5/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya rangkaian sidang adat yang akan berlangsung hingga 21 Mei 2026, dengan tema “Konsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinian di Tanah Papua.”
Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Hendrik S. Mambor, M.M, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pleno di tanah yang disebutnya sebagai “Tanah Peradaban Orang Papua.” Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan formal organisasi, melainkan sebuah ziarah budaya dan migrasi jiwa untuk menatap masa depan Papua dengan semangat persaudaraan dan kebijaksanaan.
“Kami berkumpul dengan satu napas persaudaraan, di bawah naungan langit Atumierei, untuk memastikan suara-suara dari tiap wilayah adat bergema dengan jernih,” ujar Hendrik Mambor.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atas dukungan penuh dan keramahtamahan sebagai tuan rumah, serta kepada Masyarakat Adat Wondama yang telah membuka pintu rumah dan hati bagi seluruh peserta pleno. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Kolegial Dewan Adat Papua, para donatur, simpatisan, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kehormatan martabat adat.
Hendrik mengakui bahwa dalam pelaksanaan acara masih mungkin terdapat kekurangan, namun ia berharap semangat kebersamaan dan niat tulus seluruh peserta akan melahirkan keputusan-keputusan besar yang menjaga eksistensi dan kedaulatan adat serta manusia asli Papua untuk selamanya.
"Mari kita berdialog dengan kepala dingin dan hati yang jernih, agar dari teluk yang teduh ini lahir hikmat untuk menjaga adat dan manusia asli Papua,” tutupnya.
Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk memperkuat kelembagaan, mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Tanah Papua. (cr)
