Minahasa Utara – Suaraindonesia1, Aliansi Peduli Lingkungan Minahasa Utara memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Aksi yang akan melibatkan sekitar 500 peserta ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Minahasa Utara, Peps Kembuan, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat atas maraknya pembangunan perumahan yang diduga tidak memperhatikan sistem drainase dan gorong-gorong sehingga berdampak pada meningkatnya banjir, genangan air, serta kerusakan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
"Kami melihat banyak pembangunan yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Akibatnya masyarakat yang harus menanggung dampaknya melalui jalan rusak, banjir, dan terganggunya aktivitas sehari-hari," tegas Kembuan.
Dalam aksi tersebut, massa akan mendesak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan perumahan yang diduga mengabaikan aspek lingkungan, tata ruang, dan kepentingan masyarakat.
Selain itu, Aliansi juga meminta aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran perizinan, pelanggaran lingkungan hidup, maupun penyimpangan tata ruang yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang saat ini terjadi.
"Kami akan menyuarakan kepentingan masyarakat secara terbuka. Jika pembangunan perumahan menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya infrastruktur dan meningkatnya banjir akibat minimnya drainase serta gorong-gorong, maka harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis," tegas Alkatiri.
Adapun tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
1.menuntut pak bupati Minahasa Utara mencopot kepala dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ,Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) ,Pekerjaan Umum (PU) dan Kadis Tata Ruang
Aksi rencananya akan digelar di Kantor Bupati Minahasa Utara, DPRD Minahasa Utara, serta sejumlah instansi terkait. Aliansi Peduli Lingkungan Minahasa Utara menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanggung Jawab Aksi: Stenly Sendow
Ketua Aliansi: Peps Kembuan
Koordinator Lapangan: Fikri Alkatiri
"Selamatkan lingkungan, perbaiki infrastruktur, dan tegakkan aturan demi kepentingan masyarakat Minahasa Utara. Dan juga surat pemberitahuan unjuk rasa sudah di terima oleh pihak polres Minahasa Utara ,Tutup Fikri
