Suaraindonesia1, Manado – Upaya memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara terus dilakukan melalui kolaborasi antara Polda Sulut, DPRD Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi terkait lainnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang membahas berbagai persoalan penyaluran BBM subsidi, termasuk antrean di sejumlah SPBU dan potensi penyalahgunaan sistem barcode subsidi. Pertemuan tersebut berlangsung di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Sulut yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terhadap berbagai kendala distribusi BBM subsidi di daerah.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan subsidi energi dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
"Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda Sulut dalam membangun koordinasi bersama seluruh stakeholder. Ini merupakan bentuk komitmen bersama agar distribusi BBM subsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran," ujar Pricylia.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat meningkatkan pengawasan di lapangan melalui pemantauan yang lebih intensif serta evaluasi berkala terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi.
Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah pengawasan terpadu yang akan dilakukan bersama instansi terkait guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, menjelaskan bahwa pengawasan akan terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan barcode subsidi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih maksimal untuk menjaga agar distribusi BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kerja sama dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
(Red/Si1)
