Manokwari - Suaraindonesia1, Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat, Agustinus Orocomna, meminta panitia Pesparawi Nasional XIV memberikan akses yang memadai kepada wartawan lokal untuk meliput seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di Manokwari.
Menurut Orocomna, pelibatan media lokal penting karena insan pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Wartawan harus diberikan akses untuk meliput kegiatan-kegiatan yang bersifat publik. Karena itu, kami meminta panitia mengakomodasi rekan-rekan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” kata Orocomna di Manokwari, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai media lokal memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial dan dinamika masyarakat Papua Barat, sehingga keberadaan mereka dapat membantu menyebarluaskan informasi secara cepat dan akurat selama pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV.
Orocomna juga menyoroti rencana kehadiran sejumlah pejabat negara pada seremoni pembukaan, termasuk Wakil Presiden RI dan beberapa menteri. Menurut dia, wartawan lokal perlu diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan langsung terhadap agenda tersebut.
“Jika memang ada pertimbangan keamanan dan protokoler, panitia dapat melakukan pendataan serta menerbitkan kartu identitas khusus bagi wartawan yang ditugaskan meliput. Dengan begitu, aspek keamanan tetap terjaga tanpa mengurangi akses pers terhadap informasi publik,” ujarnya.
Ia menegaskan Pesparawi Nasional merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, sehingga seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan pers, perlu dilibatkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
“Media selama ini memiliki kontribusi besar dalam mempublikasikan dan mendukung berbagai kegiatan Pesparawi. Karena itu, kami berharap tidak ada pembatasan yang menghambat kerja jurnalistik media lokal,” kata Orocomna.
Sebelumnya, seorang wartawan media lokal di Papua Barat mengaku tidak memperoleh akses peliputan untuk acara pembukaan Pesparawi Nasional XIV dan sejumlah agenda yang dijadwalkan dihadiri Wakil Presiden RI.
Persoalan tersebut kemudian menjadi perbincangan di kalangan wartawan dan organisasi profesi pers di Papua Barat yang mendorong agar akses informasi bagi media tetap dibuka sesuai ketentuan perundang-undangan. (cr)
