JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (BPP PERMIKOMNAS) melalui pernyataan resmi dari Rian Maulana menyoroti kritik mendasar terhadap struktur dan kinerja Kabinet Prabowo–Gibran di tengah berbagai polemik yang berkembang di publik.
Dalam pernyataannya, Rian Maulana menyatakan bahwa kabinet yang dijuluki "Kabinet Merah Putih" ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan 48 kementerian dan puluhan wakil menteri. Menurutnya, pembentukan kabinet dengan jumlah pejabat yang sangat besar ini dinilai lebih mencerminkan upaya mengakomodasi kepentingan politik berbagai partai pendukung ketimbang kebutuhan nyata untuk pemerintahan yang efektif.
Kritik utama yang diangkat adalah kontradiksi antara kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah dengan pembentukan struktur kabinet yang masif. "Di saat pemerintah menyerukan penghematan, struktur kabinet justru diperluas. Ini kontraproduktif dengan semangat efisiensi yang dicanangkan, karena bertambahnya jabatan politik otomatis menambah beban anggaran operasional dan fasilitas," ujar Rian. Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi menjadi paradoks di tengah gemuknya birokrasi yang justru meningkatkan belanja negara.
Selain masalah anggaran, PERMIKOMNAS juga menilai kabinet yang terlalu besar berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Struktur yang gemuk dikhawatirkan memperlambat proses pengambilan keputusan dan menyulitkan koordinasi antar kementerian. Pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Alfath Bagus Panuntun, sebelumnya juga menyoroti bahwa struktur gemuk dan banyaknya kepentingan politik membuat kinerja pemerintah seolah hanya untuk melayani kelompok tertentu, bukan publik.
Menutup pernyataannya, Rian Maulana menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan harus dinilai dari hasil nyata bagi rakyat, bukan dari banyaknya jabatan yang dibentuk.
"Jika kabinet terbesar ini tidak mampu menghadirkan perbaikan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan, maka ia berisiko dikenang sebagai simbol kompromi politik, bukan keberhasilan tata kelola," pungkasnya mengutip analisis dari berbagai lembaga pemantau kebijakan.
PERMIKOMNAS berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kabinet dan memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Reporter: Jhul-Ohi
