BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Reza Adjana Nilai Pembangunan Lapangan Tenis di Bolsel Belum Menjadi Kebutuhan Mendesak


BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Aktivis Reza Adjana mempertanyakan keputusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lapangan tenis. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak untuk dipenuhi.


Reza menilai pemerintah seharusnya mengutamakan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah masih adanya persoalan kemiskinan serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah desa.


Ia juga mempertanyakan dasar penetapan proyek tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah perlu membuka kajian yang menjadi dasar pembangunan, termasuk sejauh mana fasilitas itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.


“Lokasi lapangan berada di kawasan pusat pemerintahan, bukan di pusat aktivitas warga. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fasilitas tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat luas atau hanya akan lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan tertentu,” ujar Reza.

Menurutnya, anggaran daerah akan lebih tepat sasaran apabila difokuskan pada pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, maupun akses perkebunan yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.


Selain mempertanyakan manfaat proyek, Reza juga meminta seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


Reza juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.


“Setiap dugaan penyimpangan harus diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap terjaga,” tutup Reza.

(JO)

« PREV
NEXT »