Suaraindonesia1, Sulut – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah mewujudkan pembangunan ekonomi biru melalui kolaborasi lintas sektor. Bersama Rare Indonesia, DKP menggelar Lokakarya Sinkronisasi Program yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi mitra pembangunan.
Forum tersebut menjadi wadah menyelaraskan arah kebijakan dan program perlindungan ekosistem pesisir serta laut agar sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara.
Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., mengatakan keberhasilan pembangunan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Sinkronisasi program ini menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dapat berjalan selaras. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," kata Salman.
Menurutnya, kolaborasi yang dibangun melalui lokakarya ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat.
Ia menilai tantangan yang dihadapi kawasan pesisir saat ini semakin kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
"Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci utama mewujudkan ekonomi biru yang inklusif," ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta lokakarya akan menyusun sinkronisasi program prioritas tahun 2027 sekaligus memetakan berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Sulawesi Utara.
Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam dokumen bersama yang menjadi pedoman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta para mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan, program, dan penganggaran sektor kelautan dan perikanan.
Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan kawasan konservasi yang telah mencapai 244.601,42 hektare, provinsi ini dinilai memiliki modal kuat untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.
(Si1/Rom)
